Gugatan Foto Cantik Calon Anggota DPD Ditolak MK

Evi Apita Maya (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pembacaan putusan atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPD RI dari dapil NTB, Farouk Muhammad sudah digelar Jumat, 9 Agustus 2019. Adapun putusan MK yakni menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi usai pembacaan putusan MK tersebut. Ia menyampaikan dengan ditolaknya gugatan PHPU yang dilayangkan oleh Farouk tersebut, maka semua gugatan peserta Pemilu di NTB dimentalkan oleh MK.

“Alhamdulillah, dari seluruh gugatan PHPU perserta pemilu terhadap keputusan KPU se- NTB, memperoleh hasil sempurna dengan ditolaknya semua gugatan tersebut oleh MK,” ujar Suhardi.

“Hari ini putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 03 DPD, Farouk Muhammad, Putusan MK, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Jadi semua gugatan Farouk tidak diterima oleh MK,” sambungnya.

Diketahui gugatan Farouk tersebut yakni terkait dengan dugaan kecurangan dengan penggelembungan suara yang dilakukan oleh keempat calon anggota DPD peraih suara terbanyak. Selain itu juga dalam gugatannya, Farouk menduga telah terjadi perbuatan politik uang yang dilakukan di sejumlah tempat.

Baca juga:  Relawan Projo NTB akan Kawal Pelantikan Jokowi

Salah satu gugatan Farouk yang paling mengundang perhatian masyarakat yakni soal gugatan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon anggota DPD peraih suara terbanyak pertama, Evi Apita Maya, yang diduganya menggunakan foto palsu dalam pencalonannya, karena diedit berlebihan. Sehingga Evi dalam fotonya terlihat sangat cantik, yang kemudian diduga menjadi faktor utama kemenangan Evi.

“Oleh majelis hakim MK, seluruh dalil gugatan Farouk ditolak, seperti foto, dugaan politik uang, selisih suara dan lain-lain,” kata Suhardi.

Terkait dengan putusan MK tersebut, Farouk yang dikonfirmasi Suara NTB enggan memberikan jawaban. Ia memilih untuk tidak mengomentarinya. Demikian juga dengan Evi, belum bisa dihubungi.

Dengan ditolaknya gugatan Farouk tersebut, maka sangketa PHPU sembilan peserta pemilu di NTB tersebut semuanya di tolak oleh MK. “Alhamdulillah untuk NTB dari sembilan perkara yang sudah dibacakan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, semuanya ditolak,” ujarnya.

Diketahui gugatan delapan parpol juga sudah ditolak. Dua gugatan PHPU parpol yang terakhir diputuskan, pada Kamis, 8 Agustus 2019, yakni perkara nomor 94 dari PBB untuk daerah pemilihan III DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kedua yakni perkara nomor 191 gugatan dari partai NasDem untuk daerah pemilihan VI DPRD Kabupaten Bima. MK dalam amar putusannya menolak gugatan kedua parpol tersebut.

Baca juga:  Evaluasi Pengamanan Pemilu 2019, KPU akan Naikkan Honorarium KPPS

Adapun tiga gugatan PHPU parpol lainnya yakni dinyatakam permohanan tidak dapat diterima oleh MK. Pertama partai Demokrat di daerah pemilihan VIII Kabupaten Lombok Tengah selatan untuk DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Barat dapil II. Kemudian kedua gugatan PDI-P untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dompu di dapil III. Ketiga gugatan Partai Gerindra untuk pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Tengah di dapil VI. Gugatan dua partai dinyatakan Gugur oleh Mahkamah, yakni partai Golkar untuk pemilihan anggota DPR RI dari dapil NTB I, dan Partai Berkarya. Satu partai ditarik yakni PPP untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur didapil II.

Di tempat terpisah, komisioner Bawaslu NTB Divisi Hukum, Suhardi juga membenarkan bahwa putusan MK terhadap delapan gugatan parpol dari NTB sudah diputuskan. Dengan tidak ada yang diterima oleh MK, menurut Suhardi bahwa hal itu menandakan bahwa proses Pemilu di NTB berlangsung dengan baik, tanpa ada kecurangan. (ndi)