MK Tolak Gugatan Demokrat, Gerindra dan PDI-P

Yan Marli (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan tiga perkara sangketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berasal dari Provinsi NTB. Ketiga perkara tersebut dalam amar putusan MK, dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian keputusan KPU terhadap hasil pemilu tetap harus dilaksanakan.

Komisioner KPU Provinsi NTB divisi Hukum, Yan Marli yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (7/8) kemarin membenarkan bahwa tiga perkara yang sudah dibacakan amar putusannya, dinyatakan tidak diterima oleh MK. “Ya, ketiga perkara itu dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah,” kata Yan Marli yang masih mengikuti jalannya sidang di MK, Jakarta melalui via sambungan telpon.

Ketiga perkara sangketa gugatan PHPU yang ditolak MK tersebut yakni perkara nomor 77 yaitu gugatan yang dilayangkan dari PDIP di dapil III DPRD Kabupaten Dompu. Kedua gugatan dari partai Demokrat dengan nomor perkara 56 untuk sangketa DPRD NTB dapil VIII Lombok Tengah selatan dan DPRD Kabupaten Lombok Barat dari dapil II. Ketiga yakni gugatan dari partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari dapil VI.

Baca juga:  Relawan Projo NTB akan Kawal Pelantikan Jokowi

“Hari ini sidang masih berlangsung tiga perkara juga akan diputuskan yakni perkara dari PPP di Kabupaten Lombok Timur, kemudian gugatan Golkar untu DPR RI dapil NTB I,  dan Partai Berkarya. Kemudian besok dilanjutkan lagi tiga perkara, yakni PBB Lotim, Nasdem Bima dan DPD, Farouk Muhammad,” jelas Yan Marli.

Disampaikan Yan Marli, pihaknya berharap, untuk enam perkara yang akan diputuskan lagi oleh MK tersebut juga bisa ditolak seperti tiga perkara yang sudah diputuskan. Karena menurutnya, KPU sudah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan sudah sesuai dengan aturan.

Baca juga:  Evaluasi Pengamanan Pemilu 2019, KPU akan Naikkan Honorarium KPPS

“Harapan KPU ya sama, tidak diterima oleh Mahkamah. Karena putusan KPU sudah sesuai dengan poroses, tidak ada kecurangan yang dilakukan seperti yang disangkakan oleh para pihak,” ujarnya.

Namun demikian, apapun putusan MK, KPU tetap akan melaksanakannya, jika putusan tersebut diterima MK. Sebab sudah menjadi kewajiban bagi KPU untuk melaksanakan putusan MK tersebut. “Tapi apapun putusannya tetap kita siap laksanakan, karena itu putusannya final, tidak ada upaya hukum lain lagi,” pungkasnya. (ndi)