Fasilitas Dewan Purnatugas Dicabut

Kendaraan dinas pimpinan Dewan telah dicabut dan diparkirkan di Kantor DPRD Kota Mataram, di Jalan Lingkar Selatan. Anggota Dewan terpilih belum mendapatkan fasilitas apapun sepanjang alat kelengkapan dewan belum terbentuk. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Mataram periode 2014 – 2019 berakhir masa jabatan pada Selasa, 6 Agustus 2019. Sejumlah fasilitas berupa kendaraan dinas (randis) dan lainnya dicabut. Inventaris aset mulai dilakukan agar tak menimbulkan persoalan.

Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma mengungkapkan, fasilitas yang melekat hanya pada pimpinan Dewan. Sementara, 40 Anggota Dewan baru dilantik sesungguhnya masih menjadi anggota sepanjang belum dibentuknya alat kelengkapan dewan (AKD). Hak diperoleh berupa gaji maupun fasilitas lainnya secara keseluruhan setara dengan anggota.

“Jadi selama belum terbentuk alat kelengkapan Dewan fasilitas dan gaji didapat sama,” kata Aria, Selasa, 6 Agustus 2019.

Untuk Anggota Dewan yang telah purnatugas, seluruh fasilitasnya mulai dicabut. Staf di DPRD sambungnya, telah bergerak mencabut kendaraan dinas yang dikuasai oleh mantan pimpinan. Demikian pula, fasilitas penunjang lainnya.

Sementara, fasilitas pimpinan Komisi sejak dua tahun lalu sudah tidak diperoleh. Anggota Dewan telah mendapatkan tunjangan transportasi yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. “Kendaraan yang plat kecil sudah kita tarik,” ucapnya.

Fasilitas kendaraan dinas baru diberikan ke pimpinan setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. Pembentukan ini tergantung dari kecepatan partai politik mengusulkan ke Dewan.

Sementara, aset diduga dikuasai oleh mantan Anggota Dewan sebelumnya diakui Aria, sebagian belum tertagih. Pihaknya tetap bergerak menyelesaikan tunggakan tersebut. Seperti randis telah dikembalikan. Secara perlahan tunggakan aset akan diselesaikan. “Masih ada sisa – sisa sebagian. Ini yang sedang kita selesaikan,” timpalnya.

Pemberian tali asih bagi Dewan purnatugas akan diberikan berdasarkan surat keputusan pemberhentian dari Gubernur. SK pemberhentian kata Arya, masih menunggu dari Pemprov NTB.

Tunjangan atau uang representasi diberikan berbeda. Khusus pimpinan Dewan mendapatkan uang representasi setara dengan gaji pokok kepala daerah sekitar Rp10 juta tanpa tunjangan apapun. Sementara, anggota masa jabatan lima tahun mendapatkan tunjangan Rp8 juta. (cem)