Sejumlah Wakil Rakyat di Lobar ‘’Ributkan’’ Gaji

H. M. Nursaid dan Sulhan Mukhlis (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelantikan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) periode 2019-2024 belum jelas, karena masih menunggu kepastian putusan akhir Mahkamah Konsitusi (MK). Ketidakjelasan pelantikan ini pun menjadi perbincangan di kalangan dewan yang tak terpilih. Pasalnya, yang diperdebatkan soal gaji bulan Agustus ini, apakah diberikan kepada anggota lama atau anggota dewan baru yang akan dilantik.

Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid yang dikonfirmasi mengatakan jika mengacu aturan, jika anggota DPRD lama berhak menerima gaji. Sementara anggota DPRD baru belum bisa digaji, karena bukan haknya. “Kalau aturan kami berhak menerima gaji, maka kami terima. Ini hak saya bicara. Anggota dewan baru mungkin tidak mau terima kalau bukan haknya,” ujarnya, Selasa,  6 Agustus 2019.

Menurutnya, aturan yang berlaku bahwa masa jabatan berakahir hingga anggota dewan baru dilantik. Artinya, ketika anggota dewan baru dilantik, maka masa jabatannya berakhir. Tapi, kalau pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 15 Agustus  maka hak DPRD baru menerima gaji dan tunjangan. Sedangkan kalau dilaksanakan pelantikan sesudah tanggal 15 Agustus, maka menjadi hak anggota DPRD yang masih menjabat saat ini. “Ini kami mengacu aturan saja,” jelas dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis mengatakan bukan persoalan pada hak gaji yang diterima anggota yang saat ini menjabat atau dewan baru. Sebab ia juga tak mau meributkan persoalan gaji ini. Hanya saja ada perbedaan penafsiran soal masa jabatan. ‘’Ada yang berpikir lima tahun itu 60 bulan. Namun tidak dihitung umur SK yang berlaku selama lima tahun berakhirnya sampai dilantiknya DPRD yang baru. Sehingga pembiayaan ini tergantung umur SK,’’ ujarnya.

Menurut dia, tidak ada bahasa masa jabatan 60 bulan, baik dalam UU maupun ketentuan manapun. Tapi yang dipakai adalah asumsi bahwa lima tahun adalah 60 bulan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina D, S.IP., mengatakan pelantikan dewan baru menunggu putusan akhir MK yang dibacakan, Selasa kemarin. Terkait pembayaran gaji anggota dewan, pihaknya masih berpegang dengan masa jabatan lima tahun atau 60 bulan. “Ini kami perlu konsultasikan lagi ke kementerian supaya jangan salah,” tegas dia.

Terkait anggapan dewan bahwa tidak ada masa jabatan yang tertera 60 bulan, menurut dia dalam aturan memang lima tahun (60 hari). Namun demikian hal ini perlu dikaji dan dikonsultasikan lagi. (her)