Demokrat NTB Suarakan Partainya Jadi Pendukung Pemerintah

TGH. Mahalli Fikri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pascapembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sangketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Pasangan Capres/Cawapres nomor urut 02,  Prabowo – Sandi telah memutuskan untuk membebaskan anggota koalisi partai pendukungnya menentukan arah politik masing-masing. Apakah akan jadi bagian dari oposisi pemerintahan atau justru sebaliknya mereka bergabung menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah.

Anggota partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi pun dalam waktu dekat akan membahas arah politiknya kedepan, apakah bakal jadi partai oposisi untuk lima tahun ke depan atau ikut bergabung bersama partai koalisi pendukung pemerintahan. Partai Demokrat merupakan salah satu yang dalam waktu dekat akan segera menentukan sikap politiknya.

Senin, 1 Juli 2019 hari ini, DPP partai Demokrat akan menggelar rapat internal, salah satu agendanya yakni memutuskan sikap politik partai, apakah akan masuk pemerintahan atau tetap berada di luar pemerntahan sebagai oposisi. Dalam pembahasan tersebut, DPD-DPD juga ikut diundang untuk memberikan pandangan.

“Insya Allah hari Senin  dimulai rapat DPP untuk menentukan arah politik pascapemilu. Hari Senin saya juga akan ada di Jakarta dengan beberapa ketua DPD Demokrat mengikuti perkembangan,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (30/6) kemarin.

Baca juga:  Dilantik, Anggota DPR RI dari NTB Diharapkan Perkuat Poros Jakarta - NTB

Ketika ditanya lebih jauh sikap politik dari pengurus DPD Partai Demokrat NTB sendiri soal arah politik ke depan, Mahalli menjawab ia lebih cedrung sepakat melihat agar partainya bergabung ke dalam permintahan. Sebab melihat pengalaman Demokrat berada di luar pemerintahan dalam satu periode ini (2014-2019), Demokrat mengalami kemerosotan yang cukup signifikan.

“Kalau pemerintah (Jokowi-Ma’ruf) membuka ruang bagi Demokrat untuk ikut berkoalisi, DPD Demokrat NTB sangat setuju dan mendukung. Melihat karakter politik bangsa kita selama ini, ikut koalisi pemerintah lebih baik dan menguntungkan daripada menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan,” ucap Mahalli.

Melihat dinamika politik termuktahir pasca Pilpres 2019 ini, partai Demokrat merupakan salah satu dari anggota koalisi pendukung Prabowo-Sandi yang memperlihatkan arah komunikasi politik yang dibangun dengan kubu Jokowi-Ma’ruf condong untuk ikut bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan.

Hal itu juga diakui oleh Mahalli. Di internal partaipun psikologi politik sebagian besar kader di DPP maupun di daerah lebih menginginkan agar partai yang didirikan oleh Presiden RI ke-6 itu lebih baik merapat ke dalam pemerintahan daripada menjadi oposisi.

Baca juga:  PKS Resmi Pimpin DPRD Lotim

“Kalau kita mencermati perkembangan dan kecenderungan yang ada di dalam struktur partai saat ini, Demokrat kemungkinan tidak akan menjadi oposisi. Keadaan dan suasana sangat membuka ruang bagi Demokrat ikut koalisi pemerintah. Kalaupun tidak masuk pemerintahan, paling jauh menjadi penyeimbang. Artinya tidak jadi oposisi dan juga tidak ikut koalisi pemerintah alias netral,” kata Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Namun demikian, sebagai kader partai, dirinya akan tetap mendukung penuh apapun yang menjadi keputusan partainya. Apakah akan menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Karena keputusan dalam menentukan arah politik Demokrat, tentu diambil berdasarkan berbagai pertimbangan dan kajian yang sudah matang dengan memperhitungkan segala konsekuensinya.

“Yang jelas sikap DPD Demokrat NTB akan menghormati dan mendukung apapun keputusan dan sikap politik DPP Demokrat. Apakah berkoalisi dalam pemerintahan ataukah menjadi oposisi, yang penting diputuskan lewat musyawarah, kajian yang mendalam dan komprehensif menuju kesuksesan pembangunan di segala bidang,” pungkasnya. (ndi)