Pilkada Kota Mataram Butuh Biaya Rp45 Miliar

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram mengajukan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Untuk pilkada kota Mataram dibutuhkan biaya sekitar Rp45. Tahapan Pilkada akan dimulai September 2019 mendatang.

Pengajuan anggaran Pilkada oleh KPU senilai Rp30 miliar. Sementara pengajuan dana oleh Bawaslu hanya mengajukan setengah dari proposal permintaan dana oleh KPU.

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin membenarkan pihaknya telah mengajukan proposal pengajuan dana Pilkada ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram. Anggaran diajukan Rp30 miliar untuk tahapan hingga pencetakan kertas suara dan antisipasi gugatan.

“Kita sudah ajukan ke Pemkot Mataram Rp30 miliar,” kata Husni dikonfirmasi, Kamis, 13 Juni 2019.

Besarnya pengajuan anggaran Pilkada itu, KPU harus melakukan pengadaan kertas suara, membayar honor petugas serta perangkat ad hoc, termasuk sosialisasi, debat kandidat serta antisipasi gugatan.

Husni menambahkan, tahapan Pilkada sudah dimulai pada bulan September. Artinya, anggaran mulai dibutuhkan untuk pembiayaan. Pembiayaan tahun ini kemungkinan membutuhkan anggaran Rp1 miliar. Sisanya ditambah pada APBD murni 2020 mendatang.

“Mungkin tahun Rp1 miliar dulu. Sisanya baru tahun

berikutnya,” tambahnya.

Secara akumulasi kebutuhan anggaran Pilkada bisa saja lebih dari Rp30 miliar. Tetapi sambung Husni, tergantung dari kebijakan Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada.

Ketua Bawaslu, Hasan Basri dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menyusun proposal pengajuan anggaran untuk pengawasan Pilkada Kota Mataram tahun 2020. Dana diajukan sekitar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar atau setengah dari dana diajukan oleh KPU.

“Kalau kami di Bawaslu cukup setengah saja dari pengajuan KPU,” kata Hasan.

Anggaran itu digunakan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Hasan menambahkan, pola sosialisasi dilakukan Bawaslu tidak lagi ke kelurahan atau lingkungan. Bawaslu mencoba sosialisasi ke tiap rukun tetangga (RT). Tujuannya agar memahami mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada.

Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi mengungkapkan, sejauh ini usulan dana Pilkada telah diterima dari KPU. Anggaran diajukan sekitar Rp30 miliar. Usulan ini akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah. Kemungkinan dana pilkada dialokasikan bertahap. Artinya, di tahun 2019 diberikan sebagian dan akan ditambah pada APBD 2020 mendatang.

“Insya Allah, hari Senin, TAPD akan lakukan pembahasan,” demikian kata dia. (cem)