Komisi I DPRD Sumbawa Sampaikan Pentingnya Lembaga Kemasyarakatan Desa

Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda penjelasan komisi komisi terhadap Raperda inisatif tahun 2019, telah digelar Kamis, 2 Mei 2019. (Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Rapat Paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda penjelasan Komisi Komisi terhadap Raperda inisatif tahun 2019, telah digelar Kamis lalu. Terdapat delapan Raperda inisiatif DPRD Sumbawa yang dibahas tahun ini.

Komisi I DPRD Sumbawa, melalui juru bicaranya, Adizul Syahabuddin, menyampaikan dua Raperda inisiatif. Yakni, Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Raperda tentang pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pemerintahan desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, LKD merupakan wadah partisipasi  masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.

Wadah yang dibentuk oleh masyarakat yang dimanfaatkan untuk kebutuhan  masyarakat. Memiliki aturan dan hukum yang mengarah kepada fungsi dan sifat dari lembaga dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. LKD merupakan mitra pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dari segala unsur yang dibutuhkan dan diperuntukan untuk masyarakat desa.

Landasan sosiologis dari Raperda ini, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian pembangunan desa meliputi tahap perencanaan,  pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Ruang lingkup materi muatan Raperda, adalah berisi ketentuan umum,  materi yang akan diatur,  ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Materi pembentukan LKD, antara lain menyangkut pembentukan dan penetapan LKD, tugas  dan fungsi LKD serta jenis LKD. Adapun jenis LKDyang diatur dalam Raperda ini meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM).   Dalam Raperda tersebut juga diatur mengenai hubungan  kerja LKD, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan lainnya.

Berikutnya, Ranperda tentang pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pemerintahan desa. UU Desa, telah membawa perubahan relasi antara desa dengan tingkat pemerintahan diatasnya, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten. Perubahan ini perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan agar semangat UU desa ini bisa terimplementasikan dengan baik, termasuk di dalam pembinaan dan pengawasan.

UU desa juga telah mencantumkan klausul tentang peran dan tugas pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ruang lingkup materi peraturan dearah, Pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum desa yang mengatur pemerintahan desa;Pembinaan dalam rangka penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; Pembinaan peningkatan kapasitas desa (pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat); Pembinaan manajemen pemerintahan desa; Pembinaan upaya percepatan pembangunan desa; Inventarisasi kewenangan daerah/pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh desa; Pembinaan terhadap penataan wilayah desa; Pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa; Pengawasan oleh badan permusyawaratan desa; Pengawasan oleh masyarakat; Monitoring dan evaluasi; Pengawasan dan pelaporan; Penghargaan; Sanksi administratif; dan Pembiayaan.

Komisi II DPRD Sumbawa, melalui juru bicaranya, M. Yasin Musamma S.AP, juga menyampaikan penjelasan dua Raperda inisiatif, yakni Raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Raperda tentang perlindungan listrik. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan luas lahan pertanian 564.969 Ha dengan luas lahan sawah seluas 61.346 Ha dan luas lahan bukan sawah 503.623 Ha.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka desa/perkampungan meluas sampai kelahan sawah. Berkaitan dengan hal tersebut, Negara telah memikirkan upaya perlindungan melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya terbit PP Nomor 1 tahun 2009 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sehingga Pemkab memiliki kewajiban untuk merinci dan mengatur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa. H

Perda ini dihajatkan untuk menjadi legitimasi bagi aturan yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, juga diharapkan sebagai pedoman bagi penyusunan usulan penetapan kawasan, lahan, dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.  Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap: a) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan masing masing dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian Lahan kering.

Selanjutnya dijelaskan, Rancangan Perda Tentang Perlindungan Jaringan Listrik. Dalam penyelenggaraan dan penyediaan listrik oleh badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta terkadang menimbulkan masalah. Tterutama menyangkut jaringan listrik yang berasal dari sumber listrik yang lebih besar menuju konsumen. Masalah ini dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan masyarakat banyak. Oleh karena itu perlu dilakukan pecegahan melalui proteksi atau perlindungan terhadap jaringan listrik sehingga aliran listrik yang mengalir melalui jaringan listrik menujuh konsumen tidak menimbulkan bahaya. Bahaya bukan hanya dialami oleh manusia, akan tetapi juga berdampak pada pemukiman.

Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap jaringan listrik, Pemerintah  Daerah serta perusahaan listrik (baik badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah) dan masyarakat harus berperan aktif dalam memberi perlindungan terhadap jaringan listrik. Perda ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian perlindungan terhadap jaringan listrik melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan badan usaha.

Selain itu pentingnya alat pengaman pada jaringan listrik yang memberi proteksi atau perlindungan terhadap jaringan listrik yang mengalir listrik kepada masyarakat. Penetapan alat pengaman terhadap jaringan listik menjadi kewajiban badan usaha untuk memasang, mengontrol serta mengkroscek efektivitas alat pengaman tersebut. Agar Peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan baik, sangat penting adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan, melindungi serta memberi masukan terkait efektifitas perlindungan jaringan listrik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Akibat pelaporan masyarakat tentu pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kienerja badan usaha di bidang tenaga listrik. (arn/*)