Caleg Saling Klaim, KPU Minta Tunggu Hasil Resmi

Ilustrasi Pemilu 2019 (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB menyoroti lambannya kinerja penyelenggara dalam menyediakan informasi perolehan suara Pemilu 2019 secara cepat. Situasi ini berbuntut aksi saling klaim antar peserta Pemilu. Khususnya, para politisi yang memperebutkan kursi legislatif. KPU NTB dan jajarannya pun menyerukan agar semua pihak menunggu hasil resmi rekapitulasi dan penetapan.

Sejak sore di hari pencoblosan, ketika proses perhitungan masih berlangsung, telah berseliweran informasi di tengah masyarakat calon legislatif (Caleg) mana yang akan mendapat kursi dan mana yang tidak. Beberapa Caleg yang diunggulkan itu pun tak segan mengklaimnya. Bahkan, beberapa diantaranya telah mengumumkan kepada konstituennya.

Situasi semakin dinamis seiring berkembangnya spekulasi dan analisa pihak ketiga yang menyebar melalui media sosial. Sementara itu, para pendukung Caleg juga membagikan perolehan suara jagoannya melalui akun media sosial masing-masing. Dunia maya semakin riuh dengan aksi saling klaim perolehan suara.

Tentu saja, semua klaim tersebut masih mengacu pada hitungan pribadi masing-masing pihak. Sebab, perhitungan dan penetapan resmi hasil Pemilu 2019 belum tuntas.

Caleg PKS untuk DPR RI dari Dapil NTB I, Johan Rosihan (JR) dan Caleg PPP, Nurdin Ranggabarani (NR) misalnya. Keduanya, sama-sama optimis berpeluang bisa merebut salah satu dari tiga kursi jatah Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa). Mengacu pada hitungan tim internal mereka, keduanya meyakini akan melenggang ke Senayan.

Dihubungi Suara NTB, Jumat (19/4), Johan Rosihan mengaku, dari hasil penghitungan tim internalnya, telah mengantongi sedikitnya 40 ribu suara. Jumlah ini diperkirakan masih berpeluang bertambah. Kalau dihitung dengan keseluruhan suara partainya untuk DPR RI di Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa), PKS diperkirakan merebut kursi pertama atau setidaknya kursi kedua dari tiga kursi yang tersedia.

‘’Hasil ini tak jauh dari survei OMI beberapa waktu lalu yang salah satunya menempatkan kami (PKS) bisa merebut kursi DPR RI. Namun hasil penghitungan sementara ini akan terus kami pantau. Sambil menunggu penghitungan resmi dari KPU,’’ terangnya.

Nurdin Ranggabarani juga menyuarakan optimismenya. Meski penghitungan belum tuntas, Nurdin optimis perolehan suaranya bisa membawanya ke Senayan. ‘’Sampai sekarang masih direkap. Di beberapa kecamatan, khususnya Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kita unggul jauh dibandingkan (Caleg) lainnya. Insya Allah untuk suara, estimasinya 60-70 ribu,’’ sebutnya.

Optimisme serupa juga disuarakan kalangan politisi yang bertarung di level kabupaten/kota. Ketua DPD II Partai Golkar Lotim, H. Daeng Paelori misalnya. Ia meyakini Caleg-caleg petahana dari Partai Golkar masih mendapatkan dukungan besar dari pemilih.

Daeng Paelori sendiri meyakini akan terpilih sebagai wakil rakyat DPRD Lombok Timur dari Dapil I. Ia juga menyebutkan nama rekan separtainya yang diyakininya akan terpilih, yaitu H. Lalu Hasan Rahman Dapil II, Saefullah dari Dapil IV, Yusron Aida dari Dapil II, dan H. Muhammad Zakir dari Dapil III. Bahkan, Daeng meyakini, ada dua tambahan Caleg Golkar yang masuk ke DPRD Lotim.

Sejumlah kalangan mengaku wajar dengan adanya aksi saling klaim semacam ini. Hal ini merupakan konsekuensi dari belum tersedianya sarana informasi yang valid dari sumber resmi seperti KPU. Hingga Jumat (19/4) sore, data perolehan suara, terutama untuk Pemilu anggota legislatif memang masih berselimut misteri. Perhitungan suara di tingkat kecamatan baru saja dimulai.

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang diharapkan bisa menyediakan informasi yang cepat ternyata tidak sesuai harapan. Hingga kemarin, teknologi ini belum mampu menjadi rujukan data yang valid untuk perolehan suara Pemilu Legislatif. Hingga Jumat sore kemarin, data form C1 yang sudah berhasil dimasukan dalam Situng KPU memperlihatkan angka berkisar tiga persen.

Baca juga:  Evaluasi Pengamanan Pemilu 2019, KPU akan Naikkan Honorarium KPPS

Belum lagi, merebaknya ketidakpercayaan terhadap hasil pemindaian dokumen C1 yang menghasilkan data perolehan suara yang tidak akurat.

Perolehan suara masing-masing Parpol yang ditampilkan Situng dengan data C1 tiga persen tersebut tentu belum bisa dijadikan acuan utuh hasil Pemilu. Sementara di satu sisi, masyarakat maupun kontestan sangat berharap akan informasi valid mengenai hasil perjuangan mereka menghimpun suara selama masa kampanye.

SDM Kurang Gesit

Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, menilai, kinerja KPU dalam menyediakan informasi hasil Pemilu memang belum optimal. ‘’Kalau kita lihat kinerja KPU dalam menyediakan informasi dari aplikasi Situng ini, ya, belum optimal,’’ ujar Ketua KI NTB, Hendriadi Djamal kepada Suara NTB, Jumat (19/4).

Hendriadi melihat, lambannya penyediaan informasi hasil Pemilu oleh KPU melalui aplikasi Situng, dipengaruhi persoalan teknis teknologi yang tidak bekerja dengan baik. Juga, dipicu Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara Pemilu yang tidak memadai dalam menyediakan informasi hasil Pemilu.

‘’SDM KPU kurang gesit. Pengamatan kita di beberapa TPS, harusnya dokumen hasil perhitungan suara harus segera dibawa ke kabupaten/kota, tapi ini tidak. Form C1 yang harusnya cepat di-update ke Situng. Tapi lamban,’’ kata Hendriadi yang saat ditemui sedang memantau laman Situng KPU di layar komputernya.

Padahal, penyediaan informasi hasil Pemilu tersebut merupakan  kewajiban penyelenggara Pemilu sesuai Peraturan KI (Perki) nomor 1 tahun 2019 tentang pelayanan informasi. Hal ini juga menjadi amanat undang-undang Pemilu dalam pasal 508. Di mana penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait hasil Pemilu.

‘’Kontestan dan masyarakat butuh cepat mengetahui informasi hasil Pemilu. Harusnya ada strategi dan alternatif lain bagi penyelenggara untuk menyiasati hambatan pemenuhan hak informasi masyarakat. Jadi tidak hanya mengandalkan melayani informasi melalui Situng saja, tapi metode manual hasil perhitungan yang benar, yang sudah divalidasi,’’ cetusnya.

‘’Jangan sampai kemudian hanya persoalan Situng ini lamban, sehingga orang mendapatkan informasi dari orang yang tidak tepat, bukan dari KPU. Misalnya, informasi dari tim sukses atau Caleg. Kalau itu terjadi itu berpeluang ada penyesatan informasi,’’ sambungnya.

Di tempat terpisah, sejumlah peserta Pemilu juga mengeluhkan kinerja penyelenggara Pemilu di tingkat TPS yang dinilai tidak bekerja sesuai prosedur dalam menyediakan informasi hasil pemungutan suara atau form C1. Hal itu terjadi di sejumlah TPS.

Politisi PKS, Rony Kadran menilai, kondisi tersebut menghambat pihaknya dalam melakukan proses tabulasi rekapitulasi internal hasil pemungutan suara di seluruh TPS di NTB. Hal itu pun langsung diadukan PKS ke Bawaslu.

‘’Kita masih ngumpulin data, tapi belum rampung, karena payah. Banyak KPPS yang ndak menyediakan C1 ke saksi. Di beberapa titik sudah kami laporkan ke Bawaslu,’’ ujar Rony Kadran, politisi PKS, kepada Suara NTB.

Menanggapi hal itu, KPU Provinsi NTB melalui Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya menjelaskan bahwa KPU tidak melaksanakan mekanisme hitung cepat untuk memberikan informasi hasil pemungutan suara secara cepat. KPU hanya menyediakan instrumen Situng untuk membantu informasi hasil Pemilu dengan lebih cepat.

Baca juga:  Relawan Projo NTB akan Kawal Pelantikan Jokowi

‘’Namun tetap saja tidak secepat quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei,’’ tegasnya.

Terkait lambannya pembaruan data di Situng KPU tersebut, Ansori Wijaya menjelaskan, penghitungan suara oleh KPPS baru dapat diselesaikan dini hari tanggal 18 April 2019. Sampai pukul 12.00 Wita, KPPS masih memiliki waktu menyelesaikan pengadministrasian dan merapikan seluruh dokumen hasil penghitungan.

Pada saat bersamaan, KPPS juga menggandakan Salinan C1 untuk dibagikan kepada Panwas dan saksi. Jumlahnya masing-masing 16 rangkap untuk masing-masing peserta Pemilu. Masih pada 18 April ini juga, di atas pukul 12.00 Wita, KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS. Pada saat yang sama, anggota KPPS lainnya juga langsung menuju KPU kabupaten/kota untuk menyerahkan Salinan C1.

‘’Dari kronologis ini dipastikan bahwa KPU Kabupaten/Kota akan menerima salinan C1 dari KPPS pada tanggal 18 April di atas pukul 12.00 Wita. Bahkan untuk KPPS yang wilayahnya jauh dari KPU Kabupaten/Kota, salinan C1 nya bisa sampai pada hari ini tanggal 19,’’ jelasnya.

Ansori Wijaya menegaskan, proses pemindaian dokumen C1 untuk diunggah ke Situng, untuk tingkat Provinsi NTB diberikan waktu selama lima hari untuk tuntas 100 persen. Namun, pihaknya menargetkan bisa tuntas dalam tiga hari.

“Dari penjelasan di atas, maka kami pastikan, bahwa hingga saat ini belum ada data hasil penghitungan suara di KPU Provinsi. Bahkan kalau ada informasi yang mengatasnamakan KPU telah mengeluarkan hasil final real count,  maka kami pastikan itu adalah informasi yang tidak benar,” pungkasnya.

Tunggu Hasil Resmi

Terkait fenomena aksi saling klaim perolehan suara yang terjadi selama masa penghitungan, Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd menyatakan, hal tersebut wajar saja. ‘’Yah kan mereka juga pasti melakukan penghitungan di tiap TPS sehingga tahu berapa perolehan jumlah suaranya dibanding Caleg lainnya,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (19/4).

Namun begitu, kata Denny, klaim para Caleg itu bukanlah acuan resmi. Sebab saat ini proses perhitungan masih berlangsung di tingkat kecamatan dan penentuan finalnya menjadi keputusan KPU selaku penyelenggara Pemilu. ‘’Hitungan resminya oleh kami (KPU). Jadi harapan kami kepada Caleg dan pendukung termasuk Parpol agar bersabar,’’ cetusnya.

Menurut dia, potensi berubahnya perolehan suara Parpol atau pun Caleg tetap terbuka. Sebab selama tahapan rekapitulasi masih ada ruang bagi perserta Pemilu melakukan sanggahan atau keberatan atas hasil pemungutan suara. ‘’Misalnya di satu TPS kemudian ditetapkan harus PSU (Pemungutan Suara Ulang). Kan bisa terjadi perubahan perolehan suara tiap Caleg,’’ katanya.

Denny menyatakan, ada baiknya para Caleg dan pendukungnya fokus mengawal tahapan perhitungan resmi yang dilaksanakan KPU. Hal itu untuk memastikan, perolehan suara mereka tetap aman. ‘’Mari kita sama-sama mengawal proses perhitungan yang sekarang sedang berlangsung di kecamatan mulai hari ini,’’ ajaknya.

Denny berharap agar klaim para Caleg yang memastikan dirinya akan memperoleh kursi di DPRD KSB tidak terlalu disuarakan secara massif sehingga menimbulkan kecemburuan dari Caleg lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan jika itu terjadi maka akan membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

‘’Mari kita tunggu hasil resminya bersama-sama yakni hitung manual KPU,’’ ajaknya. (bug/ndi/rus/aan)