Fitra Minta Nama Caleg Petahana Tak Laporkan Harta Kekayaan Diumumkan

Ilustrasi

Mataram (Suara NTB) – Kepatuhan anggota DPRD di NTB untuk melaporkan harta kekayaannya  masih sangat rendah. Sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, baru sebagian kecil anggota dewan yang sudah menyampaian laporan harta kekayaannya.

Melihat hal itu, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mendesak agar nama-nama anggota DPRD di NTB, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan harta kekayaannya  agar diumumkan ke publik. Lebih-lebih  bagi anggota dewan yang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) petahana di Pemilu 2019 ini.

“Hal ini penting sebagai bahan bagi masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap penyelenggara negara, khususnya kepada anggota dewan,” ujar peneliti Fitra NTB, Jumi Jumaidi kepada Suara NTB.

Jumaidi menilai, rendahnya kepatuhan legislatif dalam melaporkan kekayaannya menunjukkan sikap resisten untuk terbuka kepada masyarakat. Mestinya sebagai bagian dari penyelenggara negara yang memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah, seharusnya anggota dewan lebih proaktif dan terbuka dalam melaporkan kekayaannya.

“Seharusnya anggotan dewan kita yang lebih aktif melaporkan kekayaannya dan menjadi contoh bagi yang lainnya (eksekutif),” kata Jumaidi.

Ditegaskan Jumaidi, di saat negara sedang berpacu memperbaiki tatakelola pemerintahan dan berperang melawan korupsi, tapi di satu sisi justru anggota legislatif menunjukkan sikap yang tidak patuh. Menurutnya, membantu tata kelola pemerintahan yang transparan, mestinya harus dimulai dari pejabatnya sendiri.

Ditempat terpisah, sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad mengakui bahwa sebagian besar anggota dewan masih belum menyampaikan laporan harta kekayaan ke KPK. Hal ini terjadi lantaran banyak anggota dewan yang belum memahami secara utuh tata cara pengisian form harta kekayaan. “Sebagai anggota sudah melaporkan dan sebagiannya lagi ada yang masih belum karena terkendala pada kesulitan pada saat mau mengisi,” ujar Mahdi.

Namun demikian lanjut Mahdi, baru-baru ini, KPK sudah memberikan bimbingan teknis kepada anggota dewan dan perwakilan dari partai politik terkait tata cara pengisian. Harapannya, dengan Bintek itu anggota dewan  bisa melaporkan harta kekayaannya tepat waktu. (ndi)