Politik Uang Rawan Dilakukan H-3 Pemungutan Suara

Anggota Bawaslu NTB Divisi Data Dan Informasi, Suhardi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB telah melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilu 2019. Hasil pemetaan yang dilakukan, bahwa potensi kerawanan politik uang akan besar terjadi pada H-3 pemungutan suara atau pada masa tenang.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Bawaslu NTB divisi data dan informasi, Suhardi. “Kami sudah dilakukan kajian dan pembahasan, pada H-3 itulah potensi titik rawan melakukan serangan money politik,” sebutnya.

Untuk meminimalisir terjadinya serangan money politik, Bawaslu sudah melakukan kerjasama dengan polri untuk melakukan pengawasan intensif pada masa tenang tersebut. Bawaslu bersama polri akan melakukan patroli penuh pada hari tenang itu.

“Strategi kita meminimalisir money politik ini, kita akan melakukan patroli H-3 itu bersama dengan polisi. Kita sudah bekerjasama. Jika ada indikasi yang kami temukan, maka kami akan langsung tindak,” tegasnya.

Untuk itu, sebagai langkah pencegahan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada peserta pemilu agar tidak mencoba-coba untuk melakukan praktik politik uang di Pemilu 2019 mendatang. Karena kalau ditemukan dan terbukti, Bawaslu tidak akan segan menindaknya.

“Imbauan kami kepada seluruh peserta

Pemilu, jangan coba-coba melakukan pelanggaran, karena semua berpotensi di coret meskipun hasil pemilu sudah ditetapkan,” katanya.

Disampaikan Suhardi, di mana wilayah terjadinya politik uang, maka di sana akan ada mobilisasi pemilih. Sehingga rata-rata di mana tempat praktik politik uang dijalankan, maka potensi partisipasi pemilih akan cenderung lebih tinggi. “Dimana money politics tinggi pasti di sana partisipasi tinggi, karena di sana ada mobilisasi,” ucapnya.

Salah satu level yang paling rawan terjadinya kecurangan yakni di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebab hasil pemungutan suara di tingkat TPSlah yang akan menentukan keterpilihan peserta pemilu. Sedang pada jenjang di atasnya hanyalah berfungsi menetapkan hasil yang ada di TPS.

“Karena itu, hasil yang orisinil itu adalah di KPPS, karena dia yang berhak menyatakan suara ini sah atau tidak. Sehingga dia yang punya otoritas jadi atau tidak jadinya calon tersebut.  Karena itu wajar jika potensi kerawanan ini sangat tinggi ada di TPS. Untuk itu harus diawasi betul. Kalau kami hanyalah supervisi dan menetapkan saja,” pungkasnya. (ndi)