Pemilu 2019, TNI Siap Bantu Kawal KPU dan Bawaslu

Danrem 168/WB, Ahmad Rizal Ramdhani (Suara NTB/ars)  

Mataram (Suara NTB) – Perhelatan Pilpres tinggal beberapa bulan lagi. Potensi kerawanan mulai terlihat, mengharuskan TNI turun membantu Polri untuk mengawal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komitmen pengawalan itu disampaikan Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han  saat  mendatangi  dua lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu tersebut, Jumat, 4 Januari 2019. Kedatangan Danrem  diterima Sekretaris KPU NTB Mars Anzhori, Divisi Tehkis, Suhardi Soud dan Divisi Logistik, Hesti Rahayu.

Danrem 162/WB mengakui, potensi kerawanan Peilpres dan Pileg mulai terasa. ‘’Jangan sampai ada isu isu hoaks. Sebagaimana yang sudah ada. Kita hadir di sini berkoordinasi, bagaimana saling tukar informasi dengan KPU,’’ kata Danrem.

Sesuai informasi dari KPU NTB, logistik Pemilu sudah diterima oleh KPUD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Ia juga sudah memerintahkan para Dandim jajaran mengecek dan mengamankan logistik yang sudah sampai, demi menjaga isu-isu hoaks yang berpotensi beredar di media sosial.

Terkait dengan pengawalan dan pengamanan Pemilu, lulusan Akmil 1993 tersebut menegaskan, pihaknya telah siap membantu mengamankan rangkaian pelaksanaan Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres 2019.

‘’Namun dalam pelaksanaannya secara teknis akan bergabung dengan Kepolisian hingga ke tempat-tempat terpencil,’’ jelasnya.

Baca juga:  Korem 162/WB Naik Tipe

Sementara Suhardi Soud mengapresiasi komitmen Danrem terkait dengan pengamanan Pemilu bersama Kepolisian. ‘’Hal ini menunjukan adanya keinginan agar wilayah NTB tetap kondusif pada Pileg maupun Pilpres 2019 nanti dengan menangkal isu-isu yang beredar di NTB,’’ paparnya.

Pengamanan sangat diperlukan pihaknya. Terlebih sudah mulai muncul isu hoaks terkait tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos. ‘’Itu kan jelas hoaks, karena surat suara kan baru akan dicetak awal Februari mendatang,’’ ungkap Suhardi.

Situasi wilayah NTB hingga saat ini masih kondusif setelah logistik didistribusikan. Tinggal menunggu pencetakan surat suara. ‘’Mohon kepada Danrem dan Kapolda NTB untuk memastikan kondisi keamanan NTB berjalan dengan baik,’’ harapnya.

  Danrem dan rombongan kemudian melanjutkan kunjungannya ke Kantor  Bawaslu Provinsi NTB. Ia disambut Ketua Bawaslu Muhammad Khuwailid, S.Ag. M.A dan jajaran.

‘’Kehadiran kami di Kantor Bawaslu NTB untuk mensinergikan dari awal terkait dengan pengamanan wilayah karena proses Pileg dan Pilpres tinggal tiga bulan lagi,’’ jelas Danrem.

Menurutnya, terkait sinergitas pengamanan bersama Bawaslu diawali dengan pemetaan terhadap wilayah rawan konflik, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pilpres dapat berjalan aman.

Baca juga:  TNI Jamin Kelancaran Evakuasi Warga NTB di Papua

‘’Kita akan tetap mendampingi Bawaslu apabila ada pihak-pihak yang protes, ada kerusakan kertas suara atau ada penghitungan ulang sehingga Bawaslu bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ tegasnya.

Sementara Muhammad Khuwailid mengatakan, terkait informasi hoax pihaknya sepakat untuk diperangi. ‘’Bawaslu dalam hal ini akan melakukan koordinasi dengan semua pihak dan klarifikasi informasi hoaks tersebut agar tidak melebar,’’ tegasnya.

Bersama Danrem ia sudah membahas potensi-potensi kerawanan di masing-masing wilayah di NTB. ‘’Bawaslu bukan hanya permasalahan kerawanan secara teknis pelaksanaan Pemilu, namun juga situasi yang kemungkinan bisa mempengaruhi pelaksanaan Pemilu. Inilah yang harus dikoordinasikan bersama semua pihak untuk menyelesaikan potensi-potensi kerawanan tersebut,’’ ujarnya.

Terkait pengamanan, sambungnya, sudah ada leading sektor yakni Polri yang di-back up TNI. Sinergitas Bawaslu, KPU, Polri dan TNI untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama rangkaian Pemilu.

Dijelaskannya, ada beberapa wilayah yang memiliki indeks kerawanan, seperti di Kabupaten Lombok Timur. Namun faktornya hanya persoalan teknis pemilihan. Sedangkan di Pulau Sumbawa terkait dengan situasi sosial yang bisa mempengaruhi kelancaran pemilihan. (ars)