Beranda Pilihan Editor Dapil Kabupaten/Kota Se-NTB Bertambah Tiga Dapil

Dapil Kabupaten/Kota Se-NTB Bertambah Tiga Dapil

Mataram (Suara NTB) – KPU RI telah menetapkan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD untuk Kabupaten/Kota se-NTB, melalui surat keputusan KPU RI nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018. Dapil untuk anggota DPRD kabupaten/kota di NTB ditetapkan sebanyak 46 Dapil.

“Kami KPU NTB sudah presentasi hasil uji publik di KPU RI dan ditetapkan sebanyak 46 Dapil di Kabupaten/kota di NTB,“ ujar anggota KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 10 April 2018.

Suhardi menuturkan dengan ditetapkannya jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB sebanyak 46 dapil, maka telah mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang. Dimana pada Pemilu 2014 lalu, jumlah Dapil 43. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti, menjadi 46 dapil.

Kabupaten/Kota yang mengalami penambahan dapil tersebut yakni Kota Mataram, Kabupaten

Dompu dan kabupaten Bima. “Jadi di Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Mataram terjadi penambahan penduduk. Karena itu menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kursi di dalam dapil,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa Dapil Kota Mataram pada tahun 2014 lalu hanya lima Dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan menjadi enam Dapil. Kemudian di Kabupaten Dompu, pada Pemilu 2014 yang lalu ada tiga dapil, pada Pemilu 2019 diusulkan bertambah menjadi empat Dapil. Selanjutnya di Kabupaten Bima pada Pemilu 2014 yang lalu dengan lima Dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan bertambah menjadi enam Dapil. “Itu sudah Final,” tegasnya

Sementara itu di kabupaten/kota lainnya seperti Lombok Barat (Lobar) masih tetap dengan lima dapil dengan alokasi kursi 45, Lombok Tengah tetap dengan enam Dapil dengan alokasi kursi 50, Lombok Timur (Lotim) lima Dapil dengan alokasi kursi 50, Sumbawa lima Dapil dengan alokasi kursi 45, Sumbawa Barat 3 Dapil dengan alokasi kursi 25, Lombok Utara tiga Dapil dengan alokasi 30 kursi,  Kota Bima tetap tiga Dapil dengan alokasi kursi 25.

Suhardi menegaskan KPU  menyusun Dapil berdasarkan jumlah penduduk dan perubahan wilayah.  Perubahan jumlah penduduk dan wilayah dapat berpengaruh pada susunan Dapil.

“Karena kan memang mekanismenya, KPU bikin aturan Dapil dan berdasarkan jumlah penduduk, apakah ada perubahan jumlah yang signifikan, apakah ada perubahan wilayah administrasi yang signifikan. Kalau ada kan kemungkinan bisa berpengaruh ke susunan Dapil,” tegasnya.

Terakhir disampaikan bahwa penyusunan dapil tersebut berlandaskan undang-undang No. 7 tahun 2017, di mana salah satunya tentang prinsip penataan Dapil diantara kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang profesional, proporsionalitas, konterminus, kohensifitas, integritas kesinambungan dengan pemilu sebelumnya. (ndi)