Ali BD : Aturan Pembatasan Kampanye Melanggar Demokrasi

Calon Gubernur Independen, non partai dan non blok nomor urut 4, Dr. H.  Moch Ali Bin Dachlan angkat bicara soal adanya larangan memasang iklan kampanye di media massa.

Ali Dachlan mengaku sudah membaca seluruh Peraturan KPU. Adanya larangan kampanye di media disebut telah melanggar demokrasi. Melanggar ketentuan perundang-undangan.

‘’Ini demokrasi ‘’bau terasi’’ atau demokrasi ‘’overdosis’’,’’ ungkap Amaq Asrul kepada Suara NTB via ponsel, Kamis, 22 Februari 2018. Pers bekerja atas dasar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ada juga UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Menurut Ali Dachlan, mungkin tujuan KPU baik, untuk menolong calon-calon yang tidak mampu bayar iklan. Akan tetapi, seluruh pasangan calon yang maju pada Pilkada ini menurut Ali BD bukan calon miskin. ‘’Mereka punya uang,’’ katanya. Dari gambaran tersebut, dinilai tidak ada calon miskin. Jika  ada calon miskin, maka menjadi tugas KPU memberi subsidi bayarkan iklan di media.

Pencabutan gambar-gambar peserta Pilkada oleh pihak yang menganggap dirinya berwenang sangat jelas tidak sesuai dengan kebebasan. Ketentuan yang ditetapkan KPU sendiri sejak tanggal 15 Februari lalu diumumkan sebagai masa kampanye sampai dengan tanggal 23 Juni mendatang.

‘’Kalau masa kampanye itu tidak boleh masang alat peraga kampanye dan mengajak orang memilih itu namanya masa tenang. Minggu tenang atau bulan tenang,’’ tegasnya. Praktik larangan pasang iklan ini sangat jelas bertentangan dengan ketentuan waktu yang dibuat KPU. Bertentangan dengan judul kampanye.

‘’Kampanye apa namanya? Kampanye kedok (tuli),’’ ujarnya dengan nada kecewa.

Media massa tugasnya adalah mencerdaskan dan mempublikasikan. Media bekerja atas dasar undang-undang. Sehingga dipasangnya iklan di media agar bisa memberikan kecerdasan kepada para calon pemilih.

Menurutnya, tidak cukup memasang gambar di jalan-jalan. Pembatasan pemasangan APK ini dikhawatirkan tidak mampu menyampaikan pesan-pesan dari calon kepala daerah yang akan dipilih rakyat.

Pandangannya, tidak semua orang datang ke jalan-jalan raya untuk melihat gambar. ‘’Tidak ada orang keluar ke jalan cari-cari gambar. Sehingga kita perlu mempublikasikannya, bukan disembunyikan,’’ pungkasnya. (rus)