Caleg PPP Dikenakan Biaya Saksi Rp500 Juta

Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – DPP PPP, menetapkan setiap caleg dengan nomor urut 1, untuk DPR RI dibebankan menyetor uang Rp500 juta. Sumbangan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan saksi partai pada Pemilu 2019 mendatang.

Caleg PPP nomor urut satu dari dapil NTB II (Pulau Lombok), Hj. Wartiah yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 15 Oktober 2018 tidak menampik hal tersebut. “Tapi itu belum final, masih sedang digodok, berapa masing-masing caleg itu dikenakan (biaya saksi),” ujar Wartiah.

Ditegaskan Ketua DPW PPP NTB itu, besaran uang saksi yang akan dikenakan kepada setiap caleg akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV DPP PPP yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, katanya, angka Rp500 juta tersebut masih belum pasti.

“Saya kira kita akan tunggu hasil Rapimnas IV, karena di sana nanti baru ditetapkan. Berapa besarannya, saya kurang informasi, karena kita diminta untuk tunggu Rapimnas IV. Nanti setelah Rapimnas baru jelas,” jelasnya.

Informasi yang beredar, masing-masing caleg PPP untuk DPR RI dikenakan biaya saksi sebesar Rp500 juta, (khusus nomor urut 1). Kemudian untuk

caleg DPRD Provinsi, masing-masing dikenakan Rp50 juta, dan caleg DPRD kabupaten/kota, Rp15 juta.

“Saya kira itu masih dipending, kita tunggu Rapimnas. Masing-masing caleg memang diharapkan berkontribusi untuk biaya saksi. Tapi berapa persentase yang dikenakan untuk masing-masing caleg DPR RI dan Provinsi, dan kabupaten/kota, nanti di Rapimnas akan jelas” katanya.

Ditegaskan Wartiah, yang saat ini duduk di DPRD NTB itu, PPP telah menargetkan untuk naik dari partai papan menengah menjadi partai papan atas, dengan target masuk tiga besar perolehan suara nasional. Sehingga dalam rangka mencapai target tersebut, PPP akan melakukan berbagai persiapan dengan matang dalam menghadapi Pemilu 2019. Salah satunya yakni dengan menyiapkan saksi disertai dengan pembiayaannya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, mengaku belum mengetahui terkait penarikan biaya saksi PPP tersebut dari caleg. Ia mengatakan, pihaknya akan mengkroscek informasi tersebut, untuk melihat apakah ada potensi pelanggaran atau tidak.

“Saya tidak tahu soal itu, tapi yang jelas, kita ketahui bahwa sumber sumbangan dana kampanye itukan dari parpol, caleg dan pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan,” jelasnya.  (ndi)