KPK Minta DPRD Loteng Segera Tempati Gedung Baru

Wakil Ketua DPRD Loteng,  Ahmad Ziadi (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera menempati gedung yang baru di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah. Hal ini sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, kepada wartawan, Senin,  24 September 2018 mengaku, dalam konsultasi terakhir dengan KPK salah satu yang menjadi rekomendasinya ialah agar DPRD Loteng segera pindah ke gedung yang baru. “Rekomendasi ini sedang kita upayakan untuk dilaksanakan paling lambat awal tahun 2019 mendatang,” ujarnya.

Pasalnya, proses pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru saat ini sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan akhir tahun ini proses pembangunannya sudah bisa rampung. Hanya saja yang menjadi kendala ialah soal kesiapan fasilitas pendukung, berupa mebeler dan fasilitas penunjang lainnya.

“Kalau untuk fisik bangunanya, akhir tahun ini ditargetkan selesai. Yang menjadi soal ialah kesiapan fasilitas penunjang. Berupa mebeler dan yang lainnya,” imbuhnya.

Untuk itu, pada APBD perubahan 2018 ini, pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk penyiapan fasilitas pendukung di gedung yang baru.

Diakuinya, semula anggaran penyiapan fasilitas pendukung di luar bangunan akan disiapkan pada APBD murni tahun 2019 mendatang. Namun karena ada rekomendasi dari KPK RI supaya DPRD Loteng segera menempati gedung yang baru, pengusulan anggaran tambahan tersebut dipercepat pada APBD perubahan tahun ini. Tentu dengan dukungan gedung yang baru tersebut nantinya, kinerja DPRD Loteng bisa lebih baik. sebagaimana tuntutan kinerja. Bahwa dengan dukungan fasilitas yang baru, tentu juga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja.

Masih menurut Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini, karena adanya usulan anggaran tambahan untuk fasilitas penunjang gedung yang baru, mau tidak mau DPRD Loteng harus melakukan beberapa efisiensi anggaran. Di mana beberapa kegiatan yang semula akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, urung dilaksanakan.

Misalnya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan beberapa kunjungan luar daerah. Itu semua untuk mengakomodir usulan anggaran tambahan untuk gedung DPRD Loteng yang tersebut. “Sebagai bentuk komitmen kami untuk melaksanakan rekomendasi KPK RI, beberapa kegiatan urung dilaksanakan. Untuk bisa mensiasati anggaran yang ada,” pungkas Ziadi. (kir)