Jadi Caleg, Amin Perintahkan Fauzan Zakaria Mengundurkan Diri

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si terpaksa turun tangan menanggapi sikap ngeyel dari salah satu bakal calon anggota legislatif (bacaleg)-nya, yakni Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, TGH. Fauzan Zakaria, yang enggan mundur dari jabatannya.

Amin dengan tegas menginstruksikan kepada Fauzan Zakaria agar menghormati, mengikuti peraturan dan ketentuan dalam pencalegkan Pemilu 2019.

“Kita harapkan semua harus ikuti aturan yang berlaku. Saya kira dalam pencalegkan sudah ada ketentuannya sendiri yang harus dijalani dan diikuti,” kata Amin, Rabu, 25 Juli 2018 kemarin di Kantor DPW Nasdem NTB.

Diketahui Fauzan Zakaria sampai saat ini enggan mundur dari jabatan Ketua BPPD NTB. Ia berdalih, posisinya sebagai Ketua BPPD tidak masuk dalam ketentuan jabatan yang dilarang KPU untuk bisa menjadi caleg.

“Bagaimanapun parpol sebagai peserta pemilu, kita harus tahu aturan. Harus dijalani dan diikuti, apa bunyi ketentuan,” tegas Amin.

Diakui Amin, dalam komunikasinya dengan beberapa bacalegnya, semua telah bersedia untuk mundur dari jabatan-jabatan publik, yang mengelola anggaran dari negara/daerah.

“Memang ada juga aturan yang masih debatable. Dan beberapa caleg sudah sebelumnya menyampaikan mereka akan mundur sebelum penetapan. Saya kira tak perlu diributkanlah, kan juga caleg ini sekarang belum ada aktivitas apa-apa,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori sudah sangat jelas menyampaikan bahwa Ketua BPPD NTB wajib mundur jika serius untuk menjadi caleg. Jika tidak mundur, maka sudah pasti KPU akan mencoret dia, karena dianggap tidak memenuhi syarat.

“Wajib serahkan SK pengunduran diri sebelum penetapan DCT, jika tidak, itu bisa berakibat dicoret karena dianggap tidak penuhi syarat,” tegasnya.

Diketahui berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018, mewajibkan pihak-pihak dari latar belakang pegawai negeri sipil, pegawai BUMN/BUMD, dan anggota dewan yang mencalonkan diri dari partai lain, perangkat desa serta pejabat yang mengelola anggaran dari negara/daerah wajib untuk mengundurkan dirinya.

“Dalam pasal 7 ayat 1, hurup K, angka 7, PKPU nomor 20 tahun 2018, ini jelas sekali kenapa Ketua dan anggota BPPD NTB harus mundur. Jadi wajib mundur dengan SK,” jelas Aksar.

Aksar menyarankan kepada Ketua BPPD untuk mundur dari jabatannya. Fauzan Zakaria harus memilih salah satunya, apakah tetap ingin menjadi caleg atau menjadi ketua BPPD. Hal itu penting untuk menghindari konflik kepentingan.

“BPPD kan badan yang mengelola dana APBD, dan jelas keberadaannya di SK itu, aktivitasnya dibiayai dari APBD. Jadi harus memilih lah, tidak boleh ada satu kaki berada di sana dan satunya di sini. Semangat dari peraturan itu agar tidak terjadi konflik kepentingan ketika dia menjadi caleg, sehingga dia lepas,” pungkasnya. (ndi)