Gejolak Demokrat dan Bongkar Pasang Caleg di Tenggat Pendaftaran Pemilu 2019

Mataram (Suara NTB) – Tenggat pendaftaran calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2019, Selasa, 17 Juli 2018, memperlihatkan potret menarik dari budaya politik kita. Salah satu yang menonjol tentunya adalah hilir mudik politisi yang berpindah dari partai satu ke partai lainnya.

Perubahan yang cukup dramatis ini terlihat di internal Partai Demokrat. Seperti diketahui, para kader Demokrat di NTB selama ini menjadikan sosok Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB) sebagai simpul mereka.

Namun, situasi tidak lagi sama setelah TGB beberapa waktu lalu secara terbuka menyatakan dukungan untuk Joko Widodo di Pilpres 2019. Sejumlah petinggi DPP Partai Demokrat menilai tindakan ini telah mendahului keputusan resmi Partai Demokrat yang sampai saat ini masih berproses.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan sempat melontarkan adanya kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap TGB atas sikapnya tersebut. Dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar beberapa waktu lalu, TGB juga tidak diundang.

Sementara, dalam sejumlah kesempatan, TGB juga mengungkapkan belum pernah berkomunikasi lagi dengan SBY hingga saat ini. Terkait kondisi ini, TGB memang meyakini bahwa sikapnya tidaklah menentang partai dan ia juga merupakan kader yang baik.

Di NTB, dinamika TGB dengan Demokrat ini muncul ke permukaan dalam wujud hengkangnya sejumlah politisi Demokrat yang terafiliasi dengan TGB.

Partai Nasdem kabarnya menjadi bahtera baru yang menampung kiprah politik para politisi ini. Kakak TGB, yang juga Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, H. M. Syamsul Luthfi misalnya. Ia kini resmi mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem.

Nama lain yang juga hengkang adalah H. M. Khairul Rizal, ST.M.Kom, yang saat ini menjabat Ketua DPRD Lotim dari Partai Demokrat.

Kepindahan ini tampaknya memang merepresentasikan kekecewaan para kader Demokrat terkait perlakuan DPP Partai Demokrat ke TGB.

“Sebagai kader Demokrat asal NTB, terus terang saya kecewa dengan sikap para elite di DPP Partai Demokrat yang tendensius dan menganaktirikan hadirnya TGB di pentas politik nasional,” kata  M. Nashib Ikroman, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Daerah Partai Demokrat NTB, Rabu (11/7) lalu.

Nashib Ikroman sendiri dikabarkan juga hengkang dari Partai Demokrat dan kini bergabung dengan Nasdem. Terkait kabar ini, Nashib Ikroman tidak menampik, namun juga tidak membantahnya. “No komen,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp-nya.

‘Gerbong’ TGB yang juga ikut berpindah haluan adalah TGH. Hasanain Juaini, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (NW) yang kini mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Nasdem.

Perpindahan ini tentu saja memicu efek domino, terutama di internal Partai Nasdem yang memang sebelumnya telah menyiapkan sejumlah kader mereka.

Salah satu yang disebut-sebut akan merasakan imbas dari dinamika ini tentu saja Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Ia diperkirakan akan sulit memenangkan kompetisi internal meraih jatah kursi DPR RI dari Partai Nasdem di Dapil NTB.

Selain bersaing dengan kandidat incumbent, Dr. H. Kurtubi, Amin juga kini harus bersaing dengan M. Syamsul Luthfi. Bahkan, dengan dukungan ormas NW yang dipimpin TGB, Luthfi diperkirakan akan mudah mengantongi jatah satu kursi DPR RI melalui Nasdem. Terkait hal ini, Amin mengaku tidak mempersoalkannya.

“Soal dapat (kursi) siapapun yang terpilih tidak peduli, yang penting target mengamankan partai,” jelasnya saat dikonfirmasi baru-baru ini.

Politisi Partai Nasdem, Ahmad Syamsul Hadi, menegaskan masuknya sejumlah nama baru dari Partai Demokrat ini tidak mengusik mereka. Tentu saja, dengan catatan bahwa nama-nama baru ini masuk dengan cara yang baik dan menempuh jenjang administrasi yang baik.

“Misalnya ada satu partai, setengah gerbongnya, bahkan lebih dari setengah gerbongnya ke Nasdem. Tapi dia juga keluar dari partai sebelumnya itu secara baik, ya kita kan tidak bisa nolak orang untuk masuk. Perkara di dalam apakah dia diakomodir untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau yang lain, itu kan rapat internal organisasi yang lain,” ujar politisi Nasdem yang tampil sebagai Bacaleg Nomor 1 Dapil Praya-Praya Tengah ini.

Sementara, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 17 Juli 2018 menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan sikap politik sejumlah kadernya yang menyeberang ke partai lain. Yang jelas, ujar Zainul Aidi, pihaknya tetap melanjutkan proses pencalonan para Caleg DPRD dari Partai Demokrat di Pemilu 2019 di NTB.

“Kami akan mendaftar, dan sudah berkoordinasi dengan KPU” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa sore kemarin.

Terkait kabar hengkangnya para kader Demokrat di Lombok Timur, Zainul Aidi juga mengaku tidak mempersoalkannya. “Lombok Timur malah sudah mendaftar, Sabtu kemarin. Sudah memenuhi. Ya artinya, dalam proses semua. Tetapi, alhamdulillah di seluruh kabupaten/kota sudah memenuhi ketentuan Pemilu,” tegasnya.

Soal kepemimpinan Demokrat di Lotim, Zainul menegaskan hal ini akan menjadi persoalan internal partainya. “Biarkanlah mekanisme internal partai dan belum waktunya menyampaikan ke masyarakat karena ini persoalan internal kami.”

Fenomena bongkar pasang kader partai jelang Pemilu 2019 rupanya tidak hanya terjadi Partai Demokrat dan Nasdem. Di partai lain, sejumlah politisi juga perlu melakukan manuver demi kalkulasi politik yang lebih aman.

Politisi Hanura yang menjabat Anggota DPRD NTB, Suharto, ST, MM, misalnya. Ia secara terbuka mengakui bahwa kondisi internal Partai Hanura memaksa dirinya kini mencalonkan diri melalui Nasdem.

Pilihan untuk pindah partai ini juga tak terlepas dari kalkulasi Suharto terkait kemungkinan capaian Hanura di Pemilu 2019 ini. Suharto khawatir, pemberlakuan ambang batas parlemen bisa memusnahkan kans dirinya untuk terpilih kembali sebagai Anggota DPRD NTB, jika tetap bertahan di Partai Hanura. Belum lagi, dualisme Partai Hanura saat ini bisa saja membuat posisinya terancam dari daftar pencalonan.

‘’Detik-detik terakhir nanti, saya sangat khawatir Partai Hanura bisa lolos PT (Parliamentary Treshold). Saya juga mikir, ini konsekuensi politik. Jangan-jangan saya pernah dianggap salah atau salah apa. Ini nanti kan pasti ada ekses-ekses negatif. Kita stres menjelang dari DCS ke DCT itu. Lebih baik saya ambil risiko (pindah partai) tapi hidup saya tenang,’’ ujarnya.

Politisi PAN NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos, yang dikonfirmasi terpisah mengutarakan, partainya juga ikut menampung sejumlah nama baru dari partai lain di Pemilu 2019 ini.

Salah satu nama baru yang kini tampil melalui PAN di Pemilu 2019 adalah H. Najamuddin, mantan Ketua DPW PKB NTB yang juga pernah menjadi Anggota DPRD NTB dari PKB. Selain itu, ada pula H. Bustam, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB yang kini mencalonkan diri melalui PAN dari Dapil Lotim.

Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto yang dikonfirmasi Suara NTB terkait fenomena ini menilai dinamika perpindahan kader partai satu ke partai lainnya jelang Pemilu 2019 merepresentasikan belum matangnya proses kaderisasi di internal partai.

Dalam kasus kepindahan sejumlah kader yang terafiliasi dengan TGB, Bambang Mei menegaskan hal ini memang bisa saja menguntungkan partai tersebut di Pemilu 2019. Pengaruh TGB sebagai simpul politik di NTB, plus dukungan ormas Nahdlatul Wathan diyakini memang akan mengatrol dukungan terhadap partai yang menjadi haluan baru para politisi ini.

Namun, Bambang Mei juga tak menampik bahwa, masuknya kader dari gerbong partai yang satu ke partai yang lain bisa memicu dinamika yang kurang sehat di internal partai barunya. “Ini bisa jadi permasalahan kelak. Karena di partai itu seharusnya ada penjenjangan. Orang bisa menjadi Caleg, pasti ada aturan penjenjangan internal yang harus dilalui. Bukan semata pertimbangan taktis,” ujarnya.

Selain itu, fenomena ini menurutnya juga memperlihatkan karakter politik dari sebagian besar partai di NTB hari ini, dimana pertimbangan taktis dalam meraih dukungan pemilih, masih lebih dominan ketimbang ideologi yang diperjuangkan partai tersebut. (aan)