Mahasiswa Bima dan Dompu Kecewa tak Bisa Mencoblos

0
5

Mataram (Suara NTB) – Ribuan mahasiswa asal Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu mengaku kecewa  lantaran tidak bisa diakomodir sebagai pemilih dalam Pilgub NTB, Rabu (27/6) kemarin. Padahal mereka mengaku antusias untuk ikut memilih.

Menurut mahasiswa, tidak ada pendekatan sejak awal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal tata cara memilih bagi mahasiswa rantauan.

Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) mencatat, ada sekitar 9.000 mahasiswa asal Bima yang kuliah di Mataram. Ini belum termasuk dari Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Namun mereka tidak bisa memilih karena terbentur soal domisili.

“Catatan saya, ada 9.000 mahasiswa tidak  bisa memilih. Secara kelembagaan kami kecewa, padahal dalam demokrasi kami merasa wajib berparitipsi,” kata Muhammad Naim, Rabu, 27 Juni 2018.

Sebenarnya sudah ada upaya pendekatan, mereka sempat berunjukrasa di KPU NTB beberapa waktu lalu, dengan maksud menginformasikan keinginan hak memilih.

“Karena mereka ini kan kuliah, jadi butuh ongkos, butuh waktu untuk pulang hanya untuk nyoblos. Makanya kami minta kebijakan lewat PKPU, agar mereka ini dimudahkan,” jelasnya.

Sebagai solusi, pihaknya mengidentifikasi mahasiswa yang bisa pulang kampung untuk membawa formulir pemilih pindahan. Atas kerja itu, sedikitnya 200 mahasiswa akhirnya bisa mencoblos di sejumlah TPS di Mataram.

“Kami tidak intervensi siapa harus dipilih, tapi kami mendorong supaya mereka ambil formulir pemilih pindahan dan bisa memilih di Mataram,” ungkapnya.

Harapan besar IMBI Mataram, untuk ke depan KPU lebih awal memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa sebagai pemilih produktif, sehingga bisa mempersiapkan diri menyesuaikan dengan regulasi.

Keluhan sama disampaikan Sekretaris Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Dompu (HPDM) Mataram, Furkan. Ia meminta KPU mengevaluasi aturan aturan penyelenggaraan Pemilu yang dapat membatasi hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Hak warga negara, khususnya mahasiswa, harus mendapat jaminan sebagaimana amanat UU 1945.

“Jangan sampai alasan mengantisipasi mobilisasi massa justru lebih dipentingkan daripada konstitusional yang dijamin UUD,” tegas Furkan. (ars)