KPU dan Bawaslu Diminta Tuntaskan DPT Bermasalah

Mataram (Suara NTB) – Kisruh data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak NTB periode 2018-2023 antara Bawaslu dan KPU NTB, mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Terutama dari para tim pemenangan paslon Cagub/Cawagub. Para tim Paslon menghawatirkan hal ini bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilkada, jika kedua lembaga penyelenggara tersebut tidak sinkron.

Raihan Anwar, tim pemenangan dari paslon nomor urut 1,  H. Suhaili FT – H. Moh. Amin (Suhaili-Amin), mengatakan pemilih 54 ribu lebih yang diduga bermasalah versi Bawaslu yang diplenokan oleh KPU NTB, harus segera diperbaiki. Jika tidak, akan ada indikasi kuat pelanggaran pemilu yang disengaja.

“Masak ada TNI/Polri masuk DPT, pleno KPU itu tidak lebih tinggi dari undang-undang, harus mengacu pada proses dalam menetapkan daftar pemilih. Jangan asal pleno dan masih bisa diperbaiki,”ungkapnya, Jumat, 18 Mei 2018.

“Kalau mengatakan pemilih ganda bisa dihitung dengan jari, anak kecil aja bisa hitung, kenapa diperdebatkan. Lebih baik turun data ulang,” tegasnya.

Menurut Raihan, angka 54 ribu tersebut sangat signifikan memengaruhi kemenangan pada pemilu. Wajar seandainya tim paslon mempertanyakan data itu.

“Kalau betul faktanya, koreksi, masih ada waktu, kerja yang benar. Jangan berpolemik, mereka digaji untuk kerja bukan berpolemik,” tegasnya.

Sementara itu, tim paslon dari pasangan nomor urut 2, Ahyar Abduh – Mori Hanafi, Made Slamet menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu harus segera menyelesaikan persoalan DPT bermasalah tersebut sebelum Pilkada digelar. Dan penyelesaiannya harus benar-benar transparan, sebab hal itu sangat sensitif.

Persolan DPT ini dikatakan politisi PDIP itu sangat rentan untuk dipolitisasi, oleh paslon yang kalah. Sehingga dijadikan pintu masuk untuk menggugat hasil Pilkada. “Data ini akan dijadikan senjata oleh paslon yang kalah untuk menggugat, sehingga harus segera diperbaiki masalah DPT ini,’’ tutupnya. (ndi)