SK Pemberhentian Dr Zul Lengkap, Mori Hanafi Belum Aman

Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB menyampaikan pihaknya sudah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian Dr Zulkieflimansyah sebagai anggota DPR RI. Surat pemberhentian itu ditandatangani langsung oleh Presiden, Joko Wododo, tertanggal 2 Februari  lalu.

Dengan SK No 17/P Tahun 2018 tentang pemberhentian antar waktu Dr. Zulkieflimansyah sebagai anggota DPR/MPR RI periode 2014-2019 tersebut. Maka syarat pencalonan Dr Zul, sapaan akrab calon Gubernur NTB nomor urut tiga ini, telah terpenuhi.

Komisioner KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud menyampaikan, KPU NTB memberikan tenggat waktu paling lambat tanggal 28 Mei bagi calon kepala daerah yang menjabat sebagai anggota DPRD atau DPR RI untuk menyerahkan surat pemberhentian dari instansi yang berwenang.

Jika sampai tanggal 28 Mei surat pemberhentian belum juga diterima oleh KPU. Maka calon kepala daerah yang bersangkutan akan langsung dinyatakan gugur. Karena dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai calon.

“Karena terakhir sebenarnya kita masih memberikan kesempatan kepada yang diberhentikan oleh instansinya itu harus paling lambat 28 Mei. Kalau tidak, calon bisa dinyatakan gugur,” katanya.

Selain Dr Zul, Calon Wakil Gubernur NTB yang berasal dari anggota DPRD NTB, Mori Hanafi juga diwajibkan untuk memiliki surat pemberhentian dari status anggota DPRD NTB.

“Kalau Mori Hanafi, kami tidak tahu apakah sudah turun apa tidak. Karena sampai saat ini kami belum terima. Ya kita harapkan bisa secepatnya, sebelum tanggal 28 Mei itu sudah disampaikan ke kita. Kalau tidak, maka risiko pencalonan bisa dibatalkan,” tegasnya.

Sementara untuk empat calon kepala daerah Bupati dan Walikota, yang berasal dari DPRD, juga dipersyaratkan sama, yakni wajib menyampaikan surat pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri. Hanya saja, untuk hal tersebut, menjadi kewenangan dari KPU Kabupaten/Kota.

Sebelumnya Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, mengatakan pihaknya sudah langsung mengirim surat pengunduran diri lima anggota DPRD NTB ke Mendagri, melalui Gubernur.

Dari informasi yang ia terima, surat pemberhentian tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri dan akan diturunkan dalam waktu dekat ini, ujarnya. (ndi)