Penetapan DPS, Bawaslu Temukan Banyak Data Pemilih Bermasalah

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebutkan hasil temuan pengawasan terhadap pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Menemukan masih ada  Pemilih bermasalah. Salah satunya seperti pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid membeberkan temuannya dari jumlah DPS di NTB 3.545.106. Komprehensifitas data pemilih dalam DPS yang bermasalah seperti mulai dari NIK kosong sebanyak 28.496 orang, NKK kosong 59.755 orang, NIK dan NKK kosong 9.703 orang, NIK Ganda 4.708 orang, Tanggal Lahir Kosong 1.887 orang dan Alamat kosong 1.709 orang.

Dari segi Validitas data pemilih juga banyak bermasalah mulai dari NIK tidak standar 21.961 orang,  NKK tidak standar 17.220 orang,  pemilih meninggal dunia 3.708 orang,  pemilih ganda 16.681 orang, pemilih di bawah umur 389 orang, pemilih TNI Polri 174 orang, pemilih pindah domisili 5.172, pemilih hilang ingatan 56 orang.

“Kami sudah meminta kepada seluruh pengawas tingkat Kabupaten/Kota untuk merekomendasikan dan menyampaikan segala temuannya itu kepada KPU, agar kemudian segara dilaksanakan koordinasi dengan Dukcapil sebagai pihak yang punya otoritas terhadap NIK,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 18 April 2018.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, untuk yang tidak terdaftar dalam DPS sebanyak 2.179 di NTB, itu yang kemudian sudah direkomendasikan ke Dukcapil dan KPU. “Jadi Pemilih yang belum terdaftar ini dari proses coklit itu belum dilakukan pendataan di pemilih yang bersangkutan,” ujarnya.

Kalau melihat angka tersebut, lanjutnya, DPS yang bermasalah masih cukup besar.  Untuk itu, harus segera dituntaskan oleh Dukcapil. Apabila hal tersebut tidak diselesaikan maka akan menjadi atensi masalah pada saat penetapan DPT sampai pada pemungutan suara tanggal 27 Juni nanti.

Ia mencontohkan pengalaman terakhir di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terkait ditemukannya 2.000 pemilih yang tidak jelas identitasnya, kemudian harus menjadi masalah, karena tidak terselesaikan.

Terakhir disampaikan Khuwailid bahwa pihaknya juga sampai saat ini terus melakukan monitor terkait dengan hasil koordinasi dengan pengawas kabupaten/kota.

Ditempat terpisah, Ketua KPU NTB mengakui bahwa dari hasil perbaikan DPS tersebut, ditemukan masih ada yang bermasalah. Hanya saja tingkat kesalahannya tidak terlalu besar. Ia meyakini, data yang masih bermasalah tersebut akan dituntaskan sebelum penetapan DPT. (ndi)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.