Soal Cuti Kampanye, DPRD NTB Panggil Bawaslu

Mataram (Suara NTB) – Terkait dengan ketentuan yang mewajibkan bagi setiap anggota DPRD, untuk mengajukan izin cuti kampanye. Pimpinan DPRD NTB memanggil Ketua Bawaslu NTB, untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme dan tata cara pengajuan cuti kampanye tersebut, Rabu, 7 Maret 2018 kemarin.

Hadir dalam pertemuan DPRD NTB dengan Bawaslu tersebut, yakni Ketua, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH didampingi Wakil Ketua, H. Abdul Hadi, MM, serta beberapa anggota DPRD NTB lainnya tampak ikut hadir untuk menyimak penjelasan dari Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, MH, terkait aturan cuti kampanye bagi anggota dewan.

Dalam penjelasan, Khuwailid menyampaikan bahwa adapun alasan kewajiban mengajukan izin cuti kampanye bagi anggota dewan dan juga kepala daerah aktif, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan juga penggunaan fasilitas negara yang melekat dalam jabatannya, untuk digunakan sebagai fasilitas kegiatan kampanye. Maka dari itu, mereka harus melepas segala fasilitas negara pada saat ikut berkampanye.

“Ada hal lain kalau anggota dewan dan kepala daerah itu ikut kampanye. Yakni berpotensi menggunakan kewenangannya dan juga fasilitas negara yang melekat dalam jabatannya. Kalau itu terbukti dilakukan, maka ada pasal sendiri yang sanksi pidana,” ujar Khuwailid.

Baca juga:  Selain Mobil, Ketua DPRD NTB Juga akan Renovasi Rumah Dinas Senilai Rp4 Miliar

Sementara soal izin cuti kampanye tersebut hanyalah soal administrasi. Sehingga kalau tidak mengajukan izin cuti, lalu kemudian ikut berkampanye, maka akan ada sanksi administrasi, berupa pengurangan hak ikut berkampanye.

“Kalau dewan provinsi, izinnya ke pimpinan, yang wajib ditembuskan ke KPU dan juga Bawaslu. Tapi tadi kita lihat, ada respon yang positif dari anggota dewan,” katanya saat dikonfirmasi usai pemaparan.

Ketika ditanya, sampai sejauh ini dari saat masa kampanye dimulai pada 15 Februari lalu, sudah berapa anggota dewan yang sudah mengajukan izin cuti kampanye? Khuwailid mengatakan bahwa sampai saat ini, pihak belum melakukan perekapan, karena masih berproses di Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Inikan begini, pengaturan tentang kampanye pejabat negara dan dewan itu, diatur dalam PKPU. Kami Bawaslu hanya memastikan bahwa aturan itu dijalankan degan benar,” katanya.

Diketahui, bahwa banyak anggota dewan selama ini yang mengikuti kegiatan parpol dan aktivitas politik menjelang Pilkada NTB 2018 ini. Banyak anggota dewan yang menggunakan fasilitas pembiayaan (SPPD) dari negara, dengan alasan kunjungan kerja dalam daerah. Padahal yang dilakukan adalah kegiatan kampanye.

Baca juga:  Fitra Anggap Kritik untuk DPRD NTB Tak Mempan

“Oleh karena itulah kampanye bagi pejabat negara itu harus cuti, yang disertakan dengan di luar tanggungan Negara. Dia harus lepas dari seluruh fasilitas negara, termasuk dari SPPD itu,” tegasnya.

Sementara itu, Isvie Rupaeda dan sejumlah anggota dewan lainnya yang menyimak penjelasan dari Khuwailid tersebut nampak mengerti, sehingga tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP mengaku belum ada satupun yang mengajukan izin cuti kampanye. Namun diketahui, bahwa baru Bupati Bima saja yang sudah mengajukan izin cuti kampanye ke Gubernur NTB. Sementara yang lainnya belum ada.

Padahal diketahui, rata-rata kepala daerah kabupaten/kota dan anggota Dewan masuk dalam tim kampanye pasangan Cagub dan Cawagub NTB. Seperti Bupati Sumbawa dan KSB yang jadi ketua tim pasangan Ahyar-Mori, begitu juga dengan kepala daerah lainnya dan juga anggota dewan. (ndi)