Maju Pilkada Lobar, Fauzan Ajukan Cuti, Sumiatun Belum Usulkan Pengunduran Diri

Giri Menang (Suara NTB) – Sekretariat DPRD Lombok Barat (Lobar) belum menerima surat pengajuan pengunduran diri dari Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun dan Wakil Ketua H. Sulhan Muchlis Ibrahim yang bakal mendaftar untuk mencalonkan diri pada pilkada 2018. Surat pernyataan mundur dari dewan ini menjadi salah satu syarat calon yang harus dipenuhi oleh kandidat yang berasal dari kalangan DPRD jika ditetapkan menjadi calon. Sementara, H. Fauzan Khalid juga telah mengusulkan surat cuti ke gubernur.

“Surat pengajuan pengunduran diri dari ibu ketua maupun wakil ketua, sampai sekarang belum kami terima, kami tengah menunggu ini,” kata Sekretaris DPRD Lobar, H. Isnanto Karyawan, Selasa, 9 Januari 2018.

Isnanto, mengaku pihaknya masih menunggu surat usulan pengunduran diri, baik dari ketua dan wakil ketua. Pihaknya terus berkoordinasi dengan tim pemenangan kedua belah pihak, guna memastikan surat tersebut sebelum berakhir masa pendaftaran Rabu ini.

Menurutnya, sesuai ketentuan surat pernyataan pengunduran diri harus sudah diterima KPU paling lambat H-30 sebelum pencoblosan. Setelah penetapan menjadi calon, barulah proses pemberhentian (PAW) dilakukan atas usulan parpol ke Sekretaris DPRD barulah ke gubernur. Proses ini, jelasnya, belum dipikirkan sebab masih fokus pada surat permohonan untuk pengunduran diri sebagai syarat daftar di KPU. “Langsung kita proses supaya dikira tidak dihambat,” imbuhnya.

Diakuinya, sejauh ini pihaknya hanya menerima surat tembusan terkait pengajuan cuti dari petahana dengan tujuan ke gubernur.

Dalam surat cuti yang diajukan bupati ke gubernur tersebut, disampaikan perihal permohonan cuti kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati. Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus menjalani cuti kampanye sesuai ketentuan Peraturan UU. Terkait itu dan mengacu Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilgub, dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2018, masa kampanye akan dilaksanakan mulai 15 Februari sampai 23 Juni 2018. (her)