Persyaratan Validasi Data Mahasiswa Unram Jangan Disalahgunakan

Mataram (suarantb.com) – Proses validasi data mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan evaluasi hasil belajar semester ganjil di Universitas Mataram (Unram) mendapat sorotan dari mahasiswa. Mengingat adanya persyaratan KTP mahasiswa dan orang tua yang bisa disalahgunakan untuk keperluan politik praktis.

Untuk diketahui, berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh pihak kampus, persyaratan yang harus diserahkan mahasiswa berupa fotokopi KHS (Kartu Hasil Studi) semester ganjil, Fotokopi KTP Mahasiswa, Fotokopi KTP orang tua, dan Fotokopi Kartu Keluarga mahasiswa bersangkutan. Dalam pengumuman disebutkan, seluruh persyaratan dikumpulkan di Bagian Kemahasiswaan Unram.

Jika tidak dikawal, syarat berupa fotokopi KTP mahasiswa, yang disertakan pula dengan fotokopi KTP orang tua tersebut dikhawatirkan rentan disalahgunakan untuk keperluan politik praktis.

Karenanya, Ketua BEM Unram, Nazmul Watan mengingatkan agar jangan sampai persyaratan beasiswa tersebut disalahgunakan untuk keperluan pribadi. Jika digunakan untuk keperluan akademis, menurutnya tak masalah. “Kami siap mengawal jika dipergunakan untuk keperluan lain,” katanya.

Dikonfirmasi perihal ini, Kepala Bagian Kemahasiswaan Unram, Abdul Faruk membantah hal tersebut berkaitan dengan agenda politik. Ia mengatakan pengumuman ditujukan kepada mahasiswa semata untuk penilaian hasil belajar dan validasi data mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi.

“Persyaratan itu untuk keperluan pendataan secara pasti,” ujarnya kepada suarantb.com, Kamis, 9 Februari 2017.

Pendataan dilakukan untuk mengetahui latar belakang mahasiswa. Semua berkas dibutuhkan untuk kejelasan informasi dan tidak ada kaitannya dengan pencalonan Rektor Unram, Prof. Sunarpi dalam Pilkada NTB mendatang. “Silakan saja informasi itu beredar, saya yang tahu data itu,”  kata Faruk.

Pengumuman persyaratan tidak dicetak dalam jumlah banyak dan tak disebarkan di setiap fakultas dimana persyaratan hanya dicetak satu lembar. Pengumuman tersebut kemudian ditempel di pintu Bagian Kemahasiswaan dimana para mahasiswa mengumpulkan seluruh persyaratannya.

  Rektor Unram Perpanjang Masa Kuliah Daring dan WFH

“Cuma ditempel di pintu (Bagian) Kemahasiswaan, hanya satu itu saja,” ujarnya.

Ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum, Muhammad Arif menilai tak ada kepentingan politik dalam persoalan tersebut dan murni hanya urusan akademik. “Bagi saya tidak ada kaitannya dengan politik,” ujar Arif. Sementara, Sunarpi sendiri menolak memberikan tanggapan atas persoalan ini. (anh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here