Meski Didukung Golkar, Fauzan Mengaku Tidak Punya Kewajiban Dukung Suhaili

Mataram (Suara NTB) – Bakal calon Bupati Kabupaten Lombok Barat, H.M. Fauzan Khalid menegaskan, meski dirinya didukung oleh Partai Golkar, namun dirinya tidak punya utang kewajiban untuk mendukung Ketua DPD I Partai Golkar, HM. Suhaili FT yang berpasangan dengan H. Muh. Amin di Pilkada Gubernur NTB 2018.

Hal itu ditegaskan Fauzan untuk menjawab pernyataan Ketua Harian DPD I Partai Golkar, H. Misbach Mulyadi yang mendesak dirinya untuk segera menyatakan dan mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya mendukung Suhaili – Amin di Pilkada NTB 2018.

“Ndaklah, saya tidak mau tanggapi itu, karena saya hanya berbicara dengan Ketua DPD I Golkar (Suhaili FT) bukan dengan yang lain. Orang yang berkomentar seperti itu kayak pak Misbach, saya tidak pernah menyepakati sesuatu seperti itu. Pak Misbach ndak ada di situ pada saat saya bertemu Ketua DPD I,” ujar Fauzan ketika dikonfirmasi usai mengahdiri peluncuran tahapan Pilkada NTB 2018, di Mataram, Sabtu, 28 Oktober 2017 malam lalu.

Dikatakan oleh Fauzan, bukan hanya dengan Golkar, dengan partai pendukung yang lain pun, dirinya tidak pernah menyepakati untuk berkewajiban mendukung salah satu calon gubernur yang didukung oleh partai pengusungnya, seperti, PKS, PPP, dan PAN. Demikian halnya dengan Golkar.

Laporkan ke DPP

Dikofirmasi terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, mengaku cukup berang mendengar pernyataan Fauzan. Karena Golkar memberikan dukungan pada Fauzan tidak gratis, namun tentu dengan syarat dan kriteria.

“Salah satu syarat dukungan Golkar pada semua bakal calon Bupati dan Walikota, yakni wajib untuk mendukung calon Gubernur yang didukung Golkar,’’ tegas Misbach.

“Wajib hukumnya untuk mendukung pasangan Suhaili-Amin, tidak ada kata lain. Kalau ada pernyataan lain, maka kami akan laporkan hal itu ke DPP, nanti akan kami sampaikan, karena hal itu tidak ada tawar menawar, titik itu,” kata Misbah.

Dikatakan Misbah, pernyataan Fauzan tersebut sudah menegaskan bahwa ia tidak mau bersinergi dengan calon Partai Golkar di Pilkada NTB. Pada dalam SK dukungan yang dikeluarkan oleh DPP sudah jelas, tercantum keharusan untuk bersinergi dengan pasangan calon Gubernur yang didukung oleh Golkar.

“Di dalam SK itu juga jelas untuk calon Bupati/Wali Kota yang didukung wajib bersinergi untuk mendukung Suhaili-Amin, ndak bisa dukungan Golkar itu hanya untuk satu kabupaten saja. Itu sudah wajib hukumnya. SK telah memerintah itu, jadi ndak bisa Fauzan ngomong begitu,” tegasnya.

Ketika ditanya, jika Fauzan tetap tidak mendukung Suhaili, apa tindakan yang akan diambil Golkar?

“Itu nanti menjadi kewenangan DPP, termasuk sanksinya apa, kalau tidak penuhi, yang jelas pasti partai akan ada tindakan. Nah saya tidak tahu apa tindakan itu, saya kira partai yang lain juga sama,” pungkasnya. (ndi)