Bawaslu NTB Tegur Suhaili dan Ahyar

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB telah melayangkan teguran kepada H. M. Suhaili FT dan H. Ahyar Abduh yang telah melakukan deklarasi bersama pasangannya masing-masing sebagai Balon Gubernur dan Balon Wakil Gubernur pada Pilkada NTB 2018.

Teguran itu disampaikan, karena Bawaslu NTB setelah melakukan kajian, menemukan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya pada saat kegiatan deklarasi.

“Terkait dengan dua peristiwa politik itu, setelah melakukan kajian, kita mengeluarkan putusan pertama dideklarasi di Masbagik. Disana Bawaslu sudah merekomendasikan kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh selaku pembina kepegawaian, untuk menegur beberapa ASN yang ikut terlibat dalam kegiatan kemarin,” ucap Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, S.Ag, MH., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/10) kemarin.

Begitu juga dengan kegiatan politik yang dilakukan oleh Suhaili FT di Praya. Bawaslu juga menemukan fakta pelanggaran, yakni memanfaatkan kegiatan pemerintahan untuk kepentingan politik.

Namun demikian, karena masih belum ada pasangan calon definitif, maka Bawaslu hanya memberikan teguran yang bersifat peringatan. Dengan harapan, supaya ke depan tidak ada lagi kegiatan politik yang melibatkan ASN dan menggunakan fasilitas negara.

“Makanya dia peringatan bentuknya. Karena belum ada calon ini, jadiĀ  bukan menentukan salah atau tidak, kami hanya menyampaikan klarifkasi,” tambah komisioner Bawaslu bidang pengawasan, Umar Ahmad Seth.

Dijelaskan Umar, beberapa jenis temuan Bawaslu pada kegiatan deklarasi Ahyar – Mori, terdapat fasilitas negara yang digunakan dalam kegiatan tersebut, seperti kendaraan dinas.

“Prinsipnya sudah ada klarifikasi. Kami telah rekomendasikan, untuk tidak lagi menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan politik berikutnya. Jadi ini bentuk pencegahan kita,” terangnya.

“Khusus terhadap Suhaili, juga telah terbukti memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pencalonannya,” tambahnya.

“Maka posisi Bawaslu hanya mengingatkan pada yang bersangkutan untuk tidak lagi mengulangi. Sebab secara etik tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonannya,” sambung Khuwailid. (ndi)