Reses Dewan Diduga Disisipi Kampanye Balon Kepala Daerah

Mataram (Suara NTB) – Memasuki masa reses, anggota DPRD NTB turun ke masyarakat di Daerah Pemilihan (dapil) masing-masing untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Hasil reses atau aspirasi yang berhasil terjaring itu nantinya akan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD NTB yang kemudian akan dituangkan dalam program APBD NTB 2018.

Namun, masa reses kali ini, berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada NTB 2018, di mana beberapa pasangan calon sudah mulai mengerucut. Kondisi ini tak urung juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur yang didukung oleh partai masing-masing.

Hal itu terpantau dari spanduk-spanduk kegiatan reses para wakil rakyat, dimana juga menaruh foto salah satu pasangan calon. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, mengingat kegiatan reses yang dibiayai oleh negara tersebut mestinya benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukan malah menunggangi dengan agenda politik Pilkada NTB 2018.

Baca juga:  Catatan Politik 2019, Rekonsiliasi Pasca-Pilpres dan Konsolidasi Politik Zul-Rohmi

Salah satu anggota dewan yang ketahuan secara terang-terangan memasang foto salah satu pasangan calon kepala daerah, yakni Hj. Suryahartin, anggota DPRD NTB fraksi Bintang Restorasi dari daerah pemilihan Lombok Timur bagian utara.

Suryahartin yang dikonfirmasi terkait hal itu, memilih bungkam. Ia enggan untuk menjawab pertanyaan dari media.

Sementara itu, Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal tersebut menjelaskan, ia memastikan bahwa kegiatan reses tersebut untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Adapun untuk kegiatan sosialisasi diri dan pasangan calon kepala daerah, ia menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan fraksi masing-masing.

Baca juga:  Pengadaan Mobil Rp2,6 Miliar, Pemuda Muhammadiyah Sebut Dewan Krisis Empati

“Reses adalah bentuk kegiatan anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Soal beliau-beliau melakukan sosialisasi diri dan pasangan calon dalam pilkada, kami serahkan kepada masing-masing fraksi/partai dan itu kebijakan dari masing-masing partai yang bersangkutan,” ujar Mahdi.

Namun demikian, untuk kegiatan reses kali ini tidak lagi dipertanggungjawabkan, karena sudah masuk dalam komponen gaji, sesuai dengan aturan terbaru tentang hak keuangan dan protokoler anggota DPRD.

Disampaikan oleh Mahdi, dari pantaunnya atas pelaksanaan reses, berjalan dengan lancar. Sekretariat dewan juga menyertakan satu orang pendamping untuk membantu anggota melaksanakan resesnya.

“Nanti hasil resesnya akan dimasukkan dalam pokir, lalu diparipurnakan,” jelasnya. (ndi)