Dugaan Penyimpangan Bansos, Pimpinan Dewan Serahkan pada Kejaksaan

Mataram (Suara NTB) – Pimpinan DPRD NTB menyerahkan sepenuhnya persoalan dugaan penyimpangan bantuan sosial (Bansos) pada hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Hal tersebut disampaikan, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, kepada Suara NTB, Jumat, 22 September 2017.

Menurut Mahalli,  dugaan penyimpangan Bansos pada dua SKPD Pemprov NTB yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) yang dilaporkan masyarakat ke Kejari Lotim, masih merupakan isu.

‘’Kita kan belum punya kesimpulan. Yang namanya isu atau berita, bisa benar atau tidak. Kita tunggu saja hasil penyelidikan dari Kejaksaan Negeri,’’ kata Mahalli ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat, 22 September 2017 siang kemarin.

Mahalli menyatakan, persoalan Bansos yang sedang diusut Kejari Lotim itu belum diketahui persoalannya. Apakah di SKPD atau masyarakat penerima bantuan. ‘’Dugaan saya, permasalahannya tidak ada di SKPD. Bisa jadi di masyarakat dan oknum. Kalau kita dengar beritanya yang diterima saat ini diduga ada Bansos yang salah alamat,’’ katanya.

Ketika penerima salah alamat maka, kata Mahalli, seolah-olah ada penyimpangan. Apakah hal itu benar atau tidak, pihaknya menyerahkan kepada hasil penyelidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.

Mahalli berkeyakinan SKPD yang menyalurkan Bansos itu sudah melakukannya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Pasalnya, SKPD sudah punya banyak

pengalaman sebelumnya. Bahkan, kata Mahalli, ada pejabat di Disnakeswan NTB yang pernah terhukum. ‘’Itu cukup menjadi pelajaran bagi mereka pada masa lalu,’’ katanya.

Mahalli berpesan supaya semua melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Baik itu anggota Dewan, SKPD maupun masyarakat. ‘’Kita wajib, dinas, masyarakat penerima maupun kita yang punya pokir (program aspirasi) supaya taat menjalankan sesuai dengan Perda yang kita buat itu,’’ harapnya.

Ia menambahkan, semua sudah berkomitmen mewujudkan zero korupsi atau zero penyalahgunaan anggaran. Sehingga, mulai 2018 mendatang, sistem penganggaran sudah menggunakan sistem elektronik atau entebe plan, salah satunya e-pokir.

Jika sebelumnya, anggaran Bansos yang dialokasikan gelondongan maka pada anggaran 2018 mendatang sebelum TAPD dan Banggar rapat untuk menyapakati KUA PPAS, harus ada dulu program yang masuk lewat e-pokir.

‘’Itu bisa  dilihat oleh semua orang, terbuka dan transparan. Anggaran ini kemana dan nilainya berapa sudah bisa diketahui. Yang ndak  mungkin akan bisa menyimpang dari itu. Yang bisa hanya turun naik besarannya,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si yang dikonfirmasi mengenai dugaan penyimpangan Bansos bidang pertanian di Lotim enggan menanggapi. Ia menyatakan sudah cukup pernyataan dan penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) ketika dikonfirmasi Suara NTB beberapa hari lalu. (nas)