Wacana Anggota KPU dari Parpol, Ini Pandangan Pengamat

Mataram (suarantb.com) – Pengamat Politik NTB, Agus, M.Si memprotes keras adanya wacana untuk memasukkan unsur parpol dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Agus, keanggotaan KPU yang diisi oleh politisi tidak sesuai dengan hakikat penyelenggaran Pemilu secara demokratis. Di mana penyelenggara Pemilu harus bersifat independen.

“Saya meilhat wacana memasukkan unsur partai politik sebagai penyelenggara Pemilu harus dihentikan. Alasannya salah satu persyaratan penyelenggaran Pemilu demokratis adalah penyelenggara harus independen,” katanya kepada suarantb.com, Senin, 27 Maret 2017.

Agus menilai, posisi KPU dalam sistem politik di Indonesia masih tergolong lemah. Dalam UUD 1945, memang telah disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Kata ‘suatu’ dalam UUD tersebut menurutnya dapat ditafsirkan sebagai keterangan, namun tidak menerangkan secara jelas ‘siapa’ suatu komisi pemilihan umum tersebut.

“Akibatnya sekarang muncul berbagai tafsiran misalnya ada yang menafsirkan tidak masalah jika KPU itu dari partai politik,” ungkapnya.
Dosen IAIN Mataram yang pernah menjabat komisioner KPU NTB tersebut menilai, independensi KPU sebagai kelembagaan sudah memperlihatkan kemajuan. Ia mengkhawatirkan, jika anggota KPU berasal dari parpol, akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. “Nanti publik tidak akan percaya dengan hasil Pemilu,” imbuhnya.

Secara teknis, ia juga menjelaskan bahwa wacana tersebut sulit untuk diaplikasikan. Terlebih, jumlah partai yang tidak sesuai dengan jumlah anggota KPU. “Jikapun jumlah anggota KPU mau di tambah menjadi 9 atau 11 orang tentu tidak cukup mengakomodir semua anggota partai,” katanya.

Agus menambahkan perdebatan terkait keterlibatan parpol dalam keanggotaan KPU bukan merupakan hal yang baru. Di masa orde baru menurutnya penyelanggara Pemily adalah pemerintah. Hasilnya, Pemilu tidak diselenggarakan secara demokratis karena pemerintah dikuasai oleh satu partai.

Selanjutnya dalam Pemilu tahun 1999, keanggotaan KPU diisi oleh perwakilan parpol, karena Pemilu telah diselenggarakan oleh gabungan partai politik. Meskipun stabilitas politik terlihat baik,  namun publik mencurigai banyak kecurangan. Akhirnya, hasil Pemili kurang dipercaya oleh publik.

“Jika pada Pemilu 2019 nanti kita harus paksakan parpol masuk anggota KPU, menjadi sulit dihindari ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu,” tandasnya. (hvy)