Diadukan ke BK, Ketua DPRD Dompu Tidak Gentar

Dompu (Suara NTB) – Pimpinan DPRD Dompu diadukan ke Badan Kehormatan (BK) sebagai buntut tidak dilibatkannya anggota Banggar dalam pembahasan hasil evaluasi Gubernur atas APBD Dompu tahun 2017. Pimpinan Dewan dinilai melangkah sendiri tanpa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan lainnya.

Setidaknya ada 14 anggota DPRD Dompu menandatangani surat pengaduan yang ditujukan kepada BK, Rabu, 11 Januari 2017 malam. Surat pengaduan yang hanya 1 lembar kertas tersebut dibacakan langsung Ketua BK DPRD Dompu, H Didi Wahyuddin, SE dalam rapat Banggar DPRD Dompu dan diserahkan kepada M. Amin, S.Pd selaku pimpinan rapat.

Surat pengaduan tersebut berbunyi, fraksi – fraksi DPRD memandang perlu untuk meminta klarifikasi kepada pimpinan Dewan karena telah melanggar PP No 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006 serta pedoman pembahasan APBD tahun 2017.

Surat ini ditandatangani oleh 14 anggota DPRD Dompu yang hadir dalam rapat Banggar, Rabu malam. Masing-masing Abdullah, S.Kel (PKS), Drs Muhtar (PDIP), Ismul Ramadhan, S.PdI (Demokrat), Ikhwayuddin AK (PAN), H Didi Wahyuddin, SE (Gerindra), M Iksan, S.Sos (Nasdem), Nadirah, SE.Akt (PBB), M Subhan (PPP), Syafruddin, SH (PBB), Kaharuddin Ase (PAN), H Sanusi, S.Sos (Hanura), Kurnia Ramadhan, SE (Gerindra), H Mulyadin Jaya (Nasdem), dan Abdi Bahtiar, A.Md.Par (Nasdem).

Namun Rahmat Syafiuddin, SH (PKB) yang turut hadir dalam rapat Banggar tersebut tidak turut menandantangani surat, termasuk wakil Ketua DPRD Dompu, M Amin, S.Pd (PKB). Sementara M Subhan (PPP) yang tidak hadir dalam rapat tersebut ikut menandatangani surat pengaduan tersebut. “Surat pengaduan ini masuk malam ini dan besok kami (BK) akan mengagendakan langkah berikutnya yang akan diambil,” kata H Didi Wahyuddin.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dihubungi terkait hal ini menyatakan tidak gentar dengan aduan tersebut. Dia justru mempertanyakan soal pengaduan ini. Karena semuanya ada mekanisme yang diatur. “Siapa yang mau periksa? Nanti malah saya yang periksa mereka,” katanya.

Kendati demikian, Yuliadin menegaskan, tidak ada niat dirinya mengabaikan anggota Dewan dalam membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Dompu tahun 2017. Karena hasil evaluasi tersebut tidak ada hal yang krusial berubah dari hasil paripurna yang disetujui bersama fraksi – fraksi Dewan. “Kita terbentur persoalan waktu untuk membahasnya (bersama anggota Banggar), apalagi kita dihadapkan dengan persoalan OPD baru,” ungkapnya. (ula)