Pilkada 2018, KPU NTB Ajukan Anggaran Rp 243 Miliar

Mataram (suarantb.com) – Dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2018, KPU NTB mengajukan anggaran sebesar Rp 243 miliar.

“Kita sudah ajukan dana Rp 243 miliar untuk pilkada. Tetapi nanti masih akan ada pembahasan di tingkat TAPD maupun Komisi I DPRD NTB,” terang Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori, Senin, 17 Oktober 2016.

Untuk bisa menghemat pengeluaran anggaran dari pemerintah provinsi, Aksar berharap kabupaten/kota yang akan ikut pilkada bisa membantu menyiapkan anggaran.

“Harapannya akan ada sharing dari tiga kabupaten yang akan ikut pilkada. Sehingga bisa menghemat anggaran sekitar Rp 40 miliar,” akunya.

Dari total dana Rp 234 miliar tersebut, Aksar menyebutkan 49 persen digunakan untuk membayar honor dengan penekanan petugas KPU provinsi dan kabupaten tidak menerima honor. Sisanya untuk keperluan logistik dan pendukung lainnya. Seperti biaya bahan kampanye berupa baliho, pelaksanaan debat dan publikasi melalui media cetak maupun elektronik.

Pilkada 2018 nanti pihak KPU NTB menyediakan 8.336 TPS. Dalam setiap TPS terdapat tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas. Dengan rincian honor dari Ketua KPPS Rp 550 ribu, anggota Rp 500 ribu, dan Linmas Rp 400 ribu.

Petugas PPK di setiap kecamatan terdiri dari lima anggota dan tiga sekretaris. Dengan rincian honor petugas PPK dimulai dari ketua Rp 1,850 juta, anggota Rp 1,6 juta, sekretaris Rp 1,3 juta, dan staf Rp 850 ribu. Jumlah keseluruhan honor PPK bisa dikalikan dari jumlah kecamatan di NTB yaitu 116 kecamatan.

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa berjumlah enam orang, tiga anggota dan tiga skeretaris.  Petugas PPS mulai dari Ketua PPS akan terima honor Rp 900 ribu, anggota Rp 850 ribu, sekretaris Rp 800 ribu, dan staf Rp 750 ribu. Dengan total jumlah desa di NTB sebanyak 1.137.

  Saat Ahyar Abduh dan Ali BD Duduk Satu Meja

Pembayaran honor semua petugas tersebut akan dilakukan selama sembilan bulan. Ditambah dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dibayar Rp 800 ribu. Pembayaran honornya dilakukan tiap dua bulan.

Para petugas yang akan menyukseskan pilkada tersebut akan melayani sekitar 3.917.207 pemilih. Aksar menambahkan, saat ini jumlah KK yang sudah terdaftar mencapai 1.511.356. “Jumlah ini bisa terus bertambah sampai Juni 2018. Data ini dibutuhkan untuk penempelan stiker dan sebagainya,” tambahnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here