Robiatul Adawiyah Soroti Problem Kuota Perempuan

Tanjung (Suara NTB) – Keberadaan kaum perempuan di kancah politik mulai mendapatkan pengakuan secara formal. Namun, secara substansial, keberadaannya masih belum menjamin perempuan mampu duduk di lembaga politik mewakili kaumnya. Hal ini masih dirasakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE.

Di sela-sela reses di Tanjung, Kamis, 3 November 2016, Robiatul menilai kuota perempuan di politik harus dipertegas. Dalam proses Pileg, keberadaan perempuan tidak sekadar memenuhi 30 persen kuota Parpol. Lebih dari itu, kaum perempuan harus menunjukkan potensi diri sehingga mampu bersaing dengam Calon Legislatif kaum pria.

“Kuota 30 persen perempuan memang disiapkan, tetapi Parpol kadang masih main comot untuk sekadar memenuhi kuota saja. Akhirnya ini menjadi kelemahan bagi perempuan untuk bisa bersaing di politik,” ungkap Robiatul.

Menurutnya, Parpol harus memberi peluang lebih besar bagi kaum perempuan untuk duduk di kancah politik. Langkah ini setidaknya dimulai dari proses rekrutmen kader perempuan, memberikan pendidikan politik yang tepat sehingga mampu memenuhi ekspektasi konstituen.

Yang banyak terjadi, kata dia, kalangan Parpol justru belum optimal memberi pemahaman dan pendidikan politik yang dibutuhkan. Sehingga dampak dari kebijakan itu, kader perempuan banyak yang tidak siap untuk menjadi calon wakil rakyat, bahkan gagal duduk di legislatif.

Di Lombok Utara, dari 30 kursi DPRD hanya dua kursi yang diisi oleh perempuan. Keduanya berasal dari Partai Demokrat, yaitu Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, dan Hj. Galuh Nurdiyah.

Berdasarkan jumlah kursi itu pula, kuota 30 persen perempuan di Pencalonan Legislatif dari kader Parpol tak berdampak signifikan. Jika pemerintah serius menyiapkan kuota 30 persen perempuan di legislatif, maka di KLU idealnya diwakili sembilan anggota DPRD perempuan. Dengan fakta hanya dua kursi, maka jumlah ini ekuivalen dengan persentase kursi 6,6 persen.

Atas dasar itulah, Robiatul berharap ke depannya KPU maupun Kementerian Dalam Negeri dapat mengatur lebih lanjut mengenai legitimasi 30 persen tersebut. Dalam hal ini, kuota 30 persen di pencalonan juga diberlakukan untuk kuota jumlah kursi yang harusnya menjadi jatah kaum perempuan.

“Harapan saya aturan ini bisa direvisi. Masukan dari daerah seperti ini banyak mengarah pada kualitas perbaikan sehubungan dengan kendala yang masih menghambat di lapangan,” demikian Robiatul. (ari)