KPU NTB Tunggu Pembahasan Anggaran Pilkada 2018

Mataram (suarantb.com) – Usulan anggaran Pilkada 2018 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai terlalu besar oleh sejumlah kalangan. Terkait hal ini, Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menegaskan pihaknya tengah menunggu pembahasan sharing anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Ansori, pembahasan ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengurangan anggaran bisa dilakukan. Demikian disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil reses di Kantor DPRD NTB, Rabu, 2 November 2016.

“Ada pembahasan yang kami ajukan. Pembahasan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengetahui pola sharing nya seperti apa. Kalau sudah diketahui sharingnya, maka sudah ketahuan berapa pengurangannya, yang nanti dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS),” jelasnya.

Baca juga:  Catatan Politik 2019, Rekonsiliasi Pasca-Pilpres dan Konsolidasi Politik Zul-Rohmi

Dengan adanya sharing dengan tiga kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada, jumlah anggaran Rp 243 miliar yang diajukan KPU NTB tidak semuanya dibebankan dalam anggaran pemerintah provinsi NTB.

Selain pembahasan tentang sharing, Ansori juga menyebutkan pembahasan honor penyelenggara pilkada. Karena honor yang saat ini diajukan KPU disesuaikan dengan edaran Kementerian Keuangan. Inilah yang menyebabkan jumlah honor yang ditentukan membengkak.

“Kalau jumlah honor penyelenggara seperti KPPS, dan sebagainya sudah ditetapkan, pasti nanti ada pengurangan juga,” sebutnya.

Baca juga:  Catatan Politik 2019, Rekonsiliasi Pasca-Pilpres dan Konsolidasi Politik Zul-Rohmi

Selanjutnya, frekuensi beberapa kegiatan juga bisa ditentukan. Dengan demikian pengurangan anggaran juga bisa dilakukan. Misalnya kegiatan Bintek yang direncanakan tiga kali, bisa diubah menjadi dua kali.

Jumlah anggaran Rp 243 miliar yang diajukan KPU NTB ini menurut Ansori lebih sedikit dari anggaran Pilkada yang diajukan Pemprov Bali. Dengan jumlah penduduk sama, karakter geografis yang hanya terdiri dari satu pulau besar dan sembilan kabupaten,   KPU Bali mengajukan Rp 270 miliar.

Diakui Ansori, mengenai anggaran Pilkada 2018 tersebut, KPU mengajukan dana Rp 23 miliar dianggarkan di APBD 2017. Dan sisanya Rp 220 miliar untuk APBD 2018. (ros)