Pendapat Naufar dan Sardian Soal Tarik Ulur Tatib Pilwabup Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Dua figur yang diusung oleh partainya maju di Pilwabup Lobar, Sardian dari PDIP dan Nauvar F. Farinduan yang diusung Partai Golkar memberikan pendapatnya soal tarik ulur pembahasan Raperda Tata Tertib Pilwabup Lobar ini.

Bagi Sardian, belum ditetapkannya Raperda Tatib ini sebagai bentuk kehati-hatian DPRD Lobar, khususnya Fraksi PDIP DPRD Lobar. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya perlu hati-hati dalam proses ini sebab sebagaimana diketahui PP dari UU Nomor 10 tahun 2016 yang menjadi acuan pembuatan raperda ini belum keluar.

“Saya kira kalaupun Tatib ini disahkan, tidak serta bisa memuluskan proses yang terjadi di DPRD. Sebab yang tercantum dalam UU nomor 10 itu kan dua calon, tapi keliatannya jumlah calon yang muncul lebih dari dua, sehingga harus ada solusi,” kata Sardian. Hal inilah, jelasnya, menjadi dasar kehati-hatian parpol pengusung khususnya PDIP.

Menurutnya, jika masalah ini dikembalikan ke parpol masing-masing untuk berembuk menurutnya sangat sulit. Lantaran masing-masing calon telah memegang rekomendasi dari parpolnya, sehingga perlu waktu untuk membahas dengan parpol. Khusus di PDIP, jika sudah mengeluarkan rekomendasi, maka pemegang rekomendasi dalam hal ini kandidat yang diusung harus mempertanggungjawabkan rekomendasi yang diberikan.

Pihaknya telah memegang rekomendasi, sehingga pantang dirinya mundur. Ia menilai, hal ini tak gampang untuk diubah kembali, sehingga parpol pengusung berharap ada solusi agar tidak menjadi batu sandungan berkelanjutan setelah tatib disahkan.

6 - Nauvar F Farinduan

Nauvar F. Farinduan (Suara NTB/dok)

Menurutnya, sebelum tatib disahkan harus ada jalan keluar yang bisa memberi peluang proses pilwabup berlanjut. Terutama kaitan dengan masalah jumlah calon yang lebih dari dua. Hal ini perlu juga dikonsultasikan ke Kemendagri untuk meminta solusi. Terkait isu manuver pihak tertentu yang berupaya mempercepat dan memperlambat Tatib ini, Sardian menilai sah-sah saja, sebab di satu sisi pengisian wabup ini penting. Akan tetapi di sisi lain harus dipikirkan juga kendala dalam proses pengisian ini.

Sementara itu, kandidat lainnya Nauvar F. Farinduan menyatakan secara regulasi terkait pemenuhan pengisian wakil kepala daerah merupakan amanah UU. Menurutnya, dalam konteks menjalankan UU ini tentu unsur terkait baik kepala daerah dan unsur DPRD yang memiliki domain masing-masing menyikapi secara bijak masalah ini.

“Ada domain bupati selaku eksekutif dan dewan (legislatif), terkait tarik ulur ini kedua pihak ini harus lebih bijak amanah UU ini. Bukan amanah perorangan atau kelompok,”jelasnya.

Dijelaskan, kepala daerah berfungsi sebagai manajer organisasi (birokrasi) dan memiliki fungsi infastruktur politik. Dalam konteks fungsi infrastruktur politik ini, kepala daerah refresentasi dari suara rakyat. Dalam hal ini kepala daerah ini sama dengan DPRD selaku infrastruktur politik, karena dipilih langsung oleh DPRD. Jika melihat kebiasaan umum di Lobar bagaimana memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dilihat dari sisi kewilayahan. Misalkan, bupati dari utara, meskipun tidak harus wabup-nya dari selatan, akan tetapi karena kepala daerah selaku infrastruktur politik, maka wakilnya dari selatan sebagai refresentasi dari rakyat bagian selatan.

Kaitan dengan tarik ulur Raperda Tatib ini, jelasnya, disebabkan beberapa pemilik kebijakan ini tak melihat dari berbagai sisi, namun hanya satu sisi. Sisi kepentingan, menurutnya, lebih besar. Padahal, kepala daerah dan DPRD yang memiliki domain masing-masing perlu melihat amanah UU tersebut. Kedua belah pihak ini harus bijak bahwa ini amanah UU bukan amanah perorangan dan kelompok. (her)