Ulah Oknum Dewan, Paket Sumur Bor Distamben NTB Tertunda

Mataram (suarantb.com) – Empat paket sumur bor pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB senilai Rp 900 juta urung terealisasi karena tidak adanya kesepakatan antara SKPD dan salah seorang oknum anggota DPRD NTB berinisial M.

Beberapa paket proyek sumur bor yang seharusnya melalui lelang, tetapi oknum anggota dewan tersebut meminta dilakukan dengan penunjukan langsung (PL). Dengan alasan masing-masing paket tersebut senilai Rp 200 juta sehingga bisa melalui mekanisme PL.

Tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut membuat Distamben mengambil keputusan untuk mengembalikan paket sumur bor itu ke kas daerah.

Kepada suarantb.com, anggota Komisi IV DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi menyebut hal tersebut sebagai konsekuensi dari tidak bertemunya kesepakatan antara Distamben dan oknum anggota  DPRD NTB terkait ketentuan mekanisme pelaksanaan paket program tersebut.

Baca juga:  Dewan Sisakan Tunggakan Kerugian Negara Rp2,4 Miliar

“Ya karena tidak ketemu antara Dinas dengan Dewan itu. Harusnya kan dilelang, cuma kan dia minta PL. Sementara kan nggak bisa lewat PL,” terang Ruslan, Selasa, 27 September 2016.

Menurut Ruslan, ketika Dinas mengambil keputusan mengembalikan paket program tersebut justru yang paling dirugikan adalah masyarakat. Ia sendiri sangat menyayangkan hal itu sampai terjadi. Menurut Ruslan, oknum Dewan sebagai corong suara masyarakat seharusnya tidak melakukan tindakan kontra produktif. Hanya karena kepentingan pribadi, hak rakyat dikorbankan.

“Kepentingan oknum, kemudian masyarakat yang dikorbankan, dan saya nggak setuju itu,” ujarnya.

Semestinya paket sumur bor tersebut diselesaikan melalui mekanisme lelang sesuai peraturan yang ada. Ia sendiri sangat menyesalkan kejadian tersebut sampai terjadi, seandainya oknum anggota dewan tersebut tidak melakukan intervensi kepada eksekutif, maka program itu sudah terealisasi dan dinikmati masyarakat.

Baca juga:  Koalisi Masyarakat Antar Ribuan Salinan Petisi Tolak Kunker Dewan ke Luar Negeri

“Biarkan eksekutif menjalankan tugasnya, tidak usah diintervensi. Kalau dibiarkan lelang kan sudah selesai,” ungkapnya.

Tak hanya menyayangkan, politisi PDI Perjuangan ini merasa heran kenapa oknum anggota Dewan tersebut bersikukuh melaksanakan penunjukan langsung. Padahal peraturan Presiden sudah jelas menyebutkan batas nominal melalui penunjukan langsung.

“Itu maunya, karena ini aspirasinya Ia maunya PL sementara tidak dibenarkan dalam Perpres. Maka dia harus dikembalikan ke tender. Tapi mereka masih bersikukuh,” ungkapnya.

Keinginan oknum anggota dewan melalui penunjukan langsung tersebut, sebut Ruslan menjadi penyebab utama Distamben mengembalikan lagi dana yang seharusnya dinikmati masyarakat ke kas daerah. “Sangat disayangkan, karena yang rugi kan masyarakat,” kesalnya. (ast)