Dewan Minta Jangan Ada Dikotomi Sekolah Swasta dan Negeri

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah daerah diminta jangan mendikotomikan antara sekolah swasta dan negeri. Selama ini muncul kesan, sekolah swasta masih dinomorduakan oleh pemerintah. Kalangan DPRD NTB meminta paradigma seperti itu harus dihilangkan oleh SKPD terkait.

Tak hanya pemerintah daerah,  masyarakat juga harus mendukung keberadaan sekolah swasta sebagai institusi pendidikan yang mandiri. Sehingga kesan sekolah swasta sebagai sekolah nomor dua,  menjadi setara dengan sekolah negeri.

Hal tersebut dikatakan  Anggota Komisi V Bidang Pendidikan DPRD NTB, H. Saefuddin Zohri, S.Ag, Jumat, 23 September 2016. Ia mengatakan pihaknya sangat mendukung sekolah swasta untuk bersaing dengan sekolah negeri dalam semua aspek. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak lagi melihat sekolah swasta dengan sebelah mata, melainkan setara dengan sekolah yang disubsidi negara.

Ia meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB untuk lebih serius membuat kebijakan yang tidak melulu memihak sekolah negeri. Tetapi juga memberdayakan sekolah swasta sebagai bagian penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB.

“Harus ada keberpihakan pemerintah kepada

sekolah swasta. Kedua, harus ada pembinaan rutin pemerintah ke swasta, keberpihakan itu berupa pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia sekolah swasta. Saya kira kalau hal ini dilakukan, posisi sekolah swasta akan sama dengan negeri,” katanya.

Ia juga mengingatkan, agar pihak sekolah tidak setengah hati dalam menjalankan roda organisasinya. Karena tugas utama dari sekolah sejatinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan harus dikerjakan sungguh-sungguh.

Terpisah, Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh. Suruji yang dikonfirmasi wartawan terkait hal tersebut menyampaikan, bahwa hal itu juga menjadi atensi dari SKPD yang saat ini dipimpinnya. “Itu akan kita selesaikan. Sekolah negeri harus sederajat dengan sekolah swasta,” katanya.

Ia menyatakan pemerintah harus berterima kasih kepada sekolah swasta karena telah membantu dalam penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Untuk itu, sekolah swasta harus mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah negeri. “Memeratakan mutu dan menjamin akses yang berkeadilan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya siswa kelas elit,” ujarnya. (ast)