Diduga Main Proyek, Oknum Anggota Dewan Harus Diberi Sanksi Tegas

Mataram (suarantb.com) – Salah seorang oknum anggota DPRD NTB berinisial M dari Dapil Kota Mataram diduga mengintervensi proyek sumur bor di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB. Total biaya paket program sumur bor yang mencapai Rp 900 juta tersebut seharusnya melalui proses lelang, tetapi oknum anggota Dewan ini malah diduga meminta kepada Distamben tidak melalui proses lelang melainkan penunjukan langsung.

Menurut Koordinator Divisi Kampanye dan Organisasi Fitra NTB, Jumaidi Idi, oknum yang telah melakukan intervensi kepada SKPD yang menyebabkan anggaran tak kunjung terserap tersebut seharusnya diberikan sanksi tegas. Supaya kejadian serupa tidak diikuti oleh anggota dewan yang lain.

“Sepantasnya disingkirkan saja orang itu. Ketua DPRD harus memberikan sanksi tegas terhadap oknum seperti itu,” ujar Jumaidi kepada suarantb.com, Jumat, 16 September 2016.

Seharusnya, sanksi tegas diberikan kepada siapapun yang melakukan penyalahgunaan jabatan. Apalagi kalau hal tersebut memberikan kerugian besar kepada daerah. “Kami sangat mengutuk keras sikap oknum dewan tersebut. Ini melawan jalan berdemokrasi yang benar,” terangnya.

Ia pun menilai sikap anggota dewan tersebut tidak mencerminkan watak seorang wakil rakyat. Anggota dewan seharusnya menjalankan tugas pengawasan terhadap

kinerja pemerintah, dan tidak melakukan intervensi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Ia pun menyebut kejadian tersebut merupakan peristiwa, bagaimana wakil rakyat NTB di Udayana telah membuat hancur hati masyarakat NTB. Menurutnya kejadian memilukan di tengah angka kemiskinan yang meningkat dan bencana kekeringan yang tengah melanda NTB, ada oknum anggota dewan yang justru asyik memikirkan kepentingan pribadi.

“Sikap ini adalah tindakan yang sangat buruk. Sama sekali tidak mencerminkan sikap dari wakil rakyat yang semestinya melakukan pengawasan, dan monitoring terhadap kinerja pemerintah, juga melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan pemerintah. Tapi kok malah melakukan sesuatu yang menguntungkan kelompok tertentu,” ungkapnya.

Seharusnya, kata Jumaidi, Kepala SKPD terkait tidak melakukan pembiaran ketika hal tersebut terjadi. Kepala Dinas tersebut seharusnya melaporkan ketika ada oknum yang mencoba mencampuri urusan rumah tangga instansi yang dipimpinnya. Sebab, ketika hal tersebut dibiarkan, sama halnya telah melakukan kerjasama yang berakibat merugikan daerah.

“Dan bagi SKPD terkait, semestinya tidak membiarkan hal itu terjadi. Semestinya langsung melaporkannya, karena membiarkan hal tersebut terjadi sama saja dengan terlibat dalam persekongkolan,” tandasnya. (ast)