Diduga Main Proyek, Identitas Oknum Anggota Dewan Harus Dibuka

Mataram (suarantb.com) – Sekretaris Komisi IV DPRD NTB,  Nurdin Ranggabarani, SH, MH menyatakan ketidakrelaannya melihat nama baik anggota dewan  tercoreng oleh ulah salah seorang oknum anggota DPRD NTB yang diduga meminta proyek sumur bor kepada salah satu SKPD Pemprov NTB. Menurutnya, hal tersebut  dapat menciderai nama baik semua anggota DPRD NTB.

Hal tersebut disampaikan Nurdin terkait pernyataan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)  NTB, Ir.  Muhammad Husni, M.Si  yang menyebut ada salah seorang oknum anggota DPRD NTB yang mengintervensi kebijakan lembaganya dalam mengambil kebijakan terkait paket sumur bor senilai Rp 900 juta.  Hal tersebut diduga  membuat realisasi anggaran di SKPD yang dipimpinnya menjadi rendah.

Nurdin menyebut hal tersebut sebagai tindakan yang tak sepatutnya dilakukan oleh anggota Dewan. Menurutnya hal tersebut menciderai nama baik dan citra dewan di mata masyarakat. “Jangan sampai satu orang oknum itu merusak nama baik 65 anggota dewan,” kata Nurdin di Kantor DPRD NTB, Selasa, 13 September 2016.

Politisi PPP ini menyayangkan sikap anggota Dewan tersebut yang menurutnya telah merugikan banyak pihak. Ia juga meminta kepada Kepala Distamben NTB menyebut siapa

oknum anggota DPRD NTB yang bermain proyek tersebut. Jangan sampai, katanya,  pernyataan Kepala Distamben  yang menyebut oknum anggota  DPRD NTB, menjadi bola liar dan  merugikan citra baik semua anggota dewan.

“Jangan lagi bilang oknum. Siapa dewan itu yang minta proyek, supaya dia jangan menjadi bola liar. Coba kepala Dinas itu sebut siapa oknum itu,” pintanya.

Nurdin menyatakan Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah infrastruktur itu  akan meminta klarifikasi dengan segera memanggil Kepala Distamben NTB. “Komisi IV akan panggil SKPD tersebut. Saya sebagai Pimpinan komisi IV bertanggung jawab membersihkan nama komisi IV dari hal-hal seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Distamben NTB, Ir.  Muhammad Husni, M.Si  mengatakan ada oknum  salah seorang anggota DPRD NTB yang ngotot menginginkan  paket sumur bor senilai Rp 900 juta dalam APBD murni 2016 tidak melalui lelang. Melainkan melalui sistem menunjuk langsung.

Akibat hal tersebut  realisasi proyek sumur bor itu menjadi tertunda karena secara aturan paket dengan nominal tersebut harus melalui mekanisme lelang. Hal tersebut juga berdampak pada kinerja lembaga yang dipimpin, hingga masuk pada kategori SKPD rendah  penyerapan anggarannya. (ast)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.