Tak Akur, Dewan Sarankan Pejabat Pemprov NTB Dievaluasi Menyeluruh

Advertisement

Mataram (suarantb.com) – Beberapa pejabat eselon III lingkup Pemprov NTB disinyalir tidak akur dengan pimpinannya di SKPD. Anggota Komisi II DPRD NTB, H. Burhanudin, MM menilai hal tersebut wujud dari sikap pejabat yang tidak memahami tugas pokok dan fungsinya selaku abdi masyarakat.

Ia menambahkan pejabat yang demikian belum bisa memposisikan diri sebagai pribadi dan sebagai abdi masyarakat, dalam hal ini bertanggung jawab melayani masyarakat.

“Birokrasi ini harus sudah mengarah kepada profesionalisme, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan jangan ditarik ke wilayah politik, seolah beranggapan itu dipolitisasi,” ujarnya kepada suarantb.com, Selasa,16 Agustus 2016.

Burhanuddin mengatakan jika ada pejabat yang tidak akur dengan Kepala SKPD-nya, maka pemerintah daerah harus segera mengambil sikap tegas terkait hal tersebut. Bagaimanapun juga pejabat-pejabat tersebut harus menjaga profesionalismenya. Bila perlu pemerintah mengambil sikap tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kalau ada birokrasi, pegawai negeri yang tidak menerima pimpinan yang sudah ditaruhkan oleh Gubernur misalkan, itu harus dievaluasi kinerjanya, profesionalismenya,” sarannya.

Politisi Hanura ini menjelaskan sebagai aparatur yang kinerjanya berdampak langsung terhadap program-program untuk masyarakat luas, mentalitas pejabat harus dibangun sebagai abdi masyarakat.

“Artinya mentalitas yang harus dibangun untuk menerima siapa saja yang sudah ditaruh menjadi pemimpin. Jangan hal tersebut diseret ke arah politis. Seharusnya tidak penting siapa ketuanya, tetapi kinerjanya,” tandasnya. (ast)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.