Sikapi Isu Kartu BPJS Palsu, Dewan Segera Panggil  BPJS Kesehatan

Mataram (suarantb.com) – Kalangan DPRD NTB segera memanggil BPJS Kesehatan terkait dengan merebaknya isu kartu BPJS palsu akhir-akhir ini. Hal lain yang menjadi dasar pemanggilan tersebut adalah pelayanan BPJS Kesehatan yang banyak dikelukan masyarakat.

“Sebenarnya dari bulan puasa kemarin Komisi V sudah bersepakat mau memanggil BPJS Kesehatan untuk duduk bersama dengan Dinas Kesehatan dan lembaga terkait. Kita memang sudah sepakat memanggil, tapi karena banyaknya agenda jadi belum bisa dilaksanakan,” kata Anggota Komisi V DPRD NTB, Hj. Surya Hartin, SP., M.Ap di kantor DPRD NTB, Senin, 8 Agustus 2016.

Surya Hartin mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait beberapa hal yang menyangkut BPJS Kesehatan.  Dalam waktu dekat akan segera melakukan pemanggilan untuk melakukan klarifikasi terhadap keluhan masyarakat. Selain itu, pemanggilan tersebut juga dilakukan sebagai langkah antisipasi  agar kejadian kartu BPJS palsu jangan sampai terjadi di NTB.

Baca juga:  Silaturahmi dengan Gubernur, DPRD NTB Siap Wujudkan NTB Gemilang

“Iya mungkin kalau dari saya, BPJS palsu tidak ada beda dengan vaksin palsu. Walaupun kita belum kena di sini, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Tidak menutup kemungkinan karena di tengah berbagai keluhan masyarakat tentang sulitnya BPJS ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mengambil jalan pintas kalau ada yang menawari pasti dia akan mau juga,” ujarnya.

Surya Hartin menambahkan bisa jadi merebaknya isu kartu  BPJS palsu tersebut juga sebagai imbas dari lemahnya pelayanan dan meningkatnya jumlah iuran BPJS Kesehatan. “Jadi, iya ancaman terselubung juga. Karena tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat kita yang mau memalsukan,” tambahnya.

Baca juga:  Tiga Fraksi Tak Kebagian Jatah, Tensi Politik Udayana Memanas

Politisi Nasdem ini mengatakan munculnya BPJS palsu harus dilihat sebagai kejadian berimbas, dengan tidak berpaku pada satu sudut pandang. Sehingga pemerintah melalui lembaga terkait  harus segera mencari sumber masalah tersebut, sembari terus berbenah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai etos pengabdian kepada negara.

“Makanya sekarang iuran BPJS meningkat, pelayanan kepada masyarakat menurun. Banyak keluhan gitu. Tidak menutup kemungkinan masyarakat kita mau (memalsukan),” tandasnya. (ast)