Dewan Nilai Usulan Kenaikan Tunjangan Perumahan Dalam Batas Kewajaran

Mataram (suarantb.com) – Ketua Komisi IV DPRD NTB,  H. Wahidin H. M. Noer menilai pandangan pengamat yang menyebut  anggota DPRD NTB tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat terlalu berlebihan. Ia mengatakan justru  anggota Dewan  sangat peka terhadap kondisi masyarakat di daerah ini.

Menurutnya, keputusan DPRD NTB yang meminta kenaikan tunjangan perumahan masih dalam batas kewajaran jika melihat  mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Hal lain yang menjadi pembenar atas usulan  kenaikan tunjangan perumahan, perbandingan tunjangan perumahan anggota DPRD di daerah lain.

Baca juga:  Rp27 Miliar Tersedot untuk Perjalanan Dinas DPRD NTB

“Masih dianggap wajar. Kepekaan terhadap rakyat itu kami lebih peka. Ya yang dibahas ini kan untuk rakyat, bukan untuk DPR pribadi,” kata Wahidin ketika dikonfirmasi suarantb.com, Jumat, 5 Agustus 2016.

Menurutnya, penilaian yang hanya mengedepankan satu sumber saja sangat rentan pada subyektivitas. Justru sebagai wakil rakyat sangat tak beralasan kalau meminta tunjangan perumahan dinaikkan tanpa mengecualikan kepekaan kepada masyarakat. “Masih wajar, kecuali kita minta istana. Satu anggota dewan,  istana satu jadi 65 istana itu, nah itu baru dikritik,” ujarnya.

Baca juga:  Soal Randis Rp2,6 Miliar, HMI Serukan Boikot Gedung Udayana

Sebelumnya Pemerhati Politik dan Pemerintahan NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si menilai anggota DPRD NTB tak memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat menyusul permintaan dinaikkannya tunjangan perumahan anggota DPRD dari Rp 9 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Hal tersebut menurut Ahyar sangat tidak pantas di tengah kondisi keterbatasan fiskal dan meningkatnya angka kemiskinan di NTB. Bahkan Ahyar  menyarankan bila perlu tunjangan Rp 9 juta per bulan tersebut dikurangi. (ast)