KPU NTB Mulai Susun Kebutuhan Anggaran Pilkada 2018

Mataram (suarantb.com) – Komisi Pemilihan Umum  (KPU) NTB mulai menyusun kebutuhan anggaran Pilkada 2018. Meskipun Pilkada masih jauh, namun KPU NTB sudah bersiap-siap menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori ketika dikonfirmasi, Selasa, 12 Juli 2016 di kantornya. Aksar menyampaikan KPU NTB tengah melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran. Bahkan pihaknya telah selesai menyusun perencanaan.

“Kami sudah selesai menyusun perencanaannya. Dan kami sudah ketemu pak Gubernur, menyampaikan perencanaan kita. Dan dalam waktu tidak terlalu lama juga akan ketemu DPRD, khususnya komisi ll DPRD NTB,” terang Aksar.

Aksar mengungkapkan, KPU NTB juga telah menata dokumen-dokumen terkait keperluan Pilkada 2018 mendatang. Bahkan KPU NTB juga telah bekerjasama dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) kaitannya dengan penyiapan data penduduk dan Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang nantinya akan dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kita sudah meng-input beberapa data mutasi penduduk dari yang diberikan Dukcapil kabupaten/kota. Bahkan beberapa data yang kita temukan pada saat Pilkada sebelumnya kita input juga. Misalkan masih ada orang yang nggak  terdaftar padahal dia punya KTP,” tuturnya.

Mengenai  revisi UU Pilkada, Aksar  mengatakan KPU NTB juga sedang menghimpun aturan-aturan terkait revisi tersebut. Pihaknya kini menunggu perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)  yang sedang berproses  di KPU Pusat. Namun, diperkirakan perubahan aturan untuk Pemilulada 2018 tidak terlalu signifikan.

Saat ini, KPU NTB bersiap menyusun regulasi pada setiap tahapan Pemilukada nanti. Regulasi yang akan disiapkan mulai dari syarat untuk partai dan gabungan partai, juga syarat bagi calon independen. Hal tersebut dilakukan tak terlepas dari revisi undang-undang Pilkada  tahun 2015.

“Setelah undang-undang disahkan, dan (juga menyebabkan) perubahan PKPU, nanti kita akan menyusun regulasi,” katanya.

Mengenai calon yang akan maju menggunakan jalur independen, Aksar  menambahkan, jika dirinya sangat mendorong masyarakat untuk maju menggunakan jalur di luar partai tersebut. Hal tersebut sebagai apresiasi demokrasi yang tidak hanya selesai pada jalur partai politik. “Ya kita dorong. Kalau ada figur yang dianggap layak oleh masyarakat tapi tidak terakomodir dalam proses seleksi partai politik,” katanya. (ast)