Konflik Golkar dan Umar Said Tutup Buku

Mataram (Suara NTB) – Drama perseteruan DPD Partai Golkar NTB dengan H. Umar Said, S.Ag berakhir dengan perdamaian. DPP Partai Golkar dipastikan akan merehabilitasi keanggotaan Umar. Sebagai gantinya, Umar telah menarik gugatan perdata yang diajukannya melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Kesepakatan itu diperoleh dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Rabu (22/6). Juru Bicara DPD Partai Golkar NTB, Chris Parangan, SE, mengutarakan, pertemuan yang berlangsung singkat itu menjadi babak penutup konflik panjang yang melibatkan Golkar dan Umar.

“Sudah selesai, Pak Umar sudah bertobat,” ujar Chris yang dikonfirmasi sesaat setelah menghadiri pertemuan tersebut.

Selain Chris, Umar juga didampingi Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi. Hadir pula Wakil Ketua DPRD NTB yang merupakan Politisi Partai Gerindra, Mori Hanafi, SE, M.Comm dan Politisi PKS, yang juga Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, ST. Mereka diterima oleh Nurdin Halid yang mewakili DPP Partai Golkar.

Chris menegaskan, Umar tidak saja mendapatkan rehabilitasi. Ia juga mendapatkan garansi bahwa keanggotaannya di DPRD NTB akan tetap aman.

Umar juga akan memperoleh ‘bonus’ lainnya, yaitu peluang baru bagi karir politiknya. Menurut Chris, jika Umar bisa kembali bersikap wajar, tidak tertutup kemungkinan ia akan mendapatkan kepercayaan untuk diusung dalam suksesi Wakil Bupati Lombok Barat.

“Kalau beliau bersikap baik, DPP memberi sinyal beliau akan diusung untuk Wakil Bupati Lombok Barat. Tapi itu baru sinyal ya,” ungkap Chris.

Sementara di DPRD NTB, perdamaian ini juga memuluskan jalan bagi Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH untuk naik ke kursi Ketua DPRD NTB. Hari ini, ujar Chris, pengurus DPD Partai Golkar NTB akan mulai mengurus proses pergantian Ketua DPRD NTB di Kementerian Dalam Negeri.

Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi terpisah mengakui tercapainya perdamaian ini. “Umar sudah bersedia mundur, dan sudah mencabut surat gugatannya. Jadi sekarang sudah resmi damai, sudah ada islah. Sore ini ia menghadap ke DPP dan diampingi oleh Ketua Harian. Coba dari dulu ia seperti ini, kan tidak perlu seperti ini,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar NTB ini kepada Suara NTB, Rabu (22/6).

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum  Umar Said, Rofik Ashari, SH, MH membenarkan bahwa Umar memang telah resmi mencabut gugatannya. “Iya betul,  kalau Pak Umar Said sudah mencabut gugatannya, dan kita sudah sampaikan ke Pengadilan Negeri Mataram,” kata Rofik pada Suara NTB.

 

Babak Baru

Umar Said yang dikonfirmasi usai pertemuan menegaskan bahwa Nurdin Halid memang telah menyatakan bahwa keanggotaannya di Partai Golkar akan segera direhabilitasi. Umar menegaskan, melalui pertemuan ini, maka problem yang melibatkannya dengan Partai Golkar sudah bisa dikatakan tutup buku.

“Alhamdulillah, tidak ada gunanya kita memperpanjang permasalahan. Sekarang semuanya sudah selesai, tutup buku. Insha Allah ini berkah bulan Ramadhan,” ujar Umar.

Ia menegaskan, dilihat dari kepentingan yang lebih luas, tercapainya kesepakatan ini merupakan kemenangan bagi semua pihak. Bagi Umar, jika konflik ini berlarut dan terus diperpanjang, maka banyak pihak yang akan dirugikan. Mulai dari dirinya sendiri, Partai Golkar, konstituen, hingga DPRD NTB sebagai sebuah institusi. Umar menegaskan, ia tidak menghendaki konflik kepentingan ini menjadi duri dalam daging bagi DPRD NTB.

Saat dikonfirmasi mengenai sinyalemen Partai Golkar yang membuka kemungkinan mengusungnya sebagai Wakil Bupati Lombok Barat, Umar mengakui hal itu memang benar adanya. Umar menerangkan, sudah tujuh tahun ia berkiprah di lembaga legislatif. Lima tahun menjabat sebagai anggota dan Ketua DPRD Lombok Barat serta hampir dua tahun di DPRD NTB.

Umar merasa, dengan pengalaman memimpin DPRD Lobar, dirinya telah menjalin ikatan yang cukup kuat dengan para penentu kebijakan di Lobar, khususnya di DPRD Lobar. Apalagi, ujarnya, selama memimpin DPRD lobar, ia merasa tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji. “Tahu sendiri, saya tidak pernah neko-neko.”

Sementara itu, Johan Rosihan yang dikonfirmasi Suara NTB melalui layanan aplikasi pesan singkat WhatsApp, mengaku lega dengan tercapainya perdamaian ini. “Kami sangat senang bahwa persoalan ini dapat berakhir dengan baik. Semoga agenda dewan yang sangat (padat) ke depan dapat segera kita selesaikan dengan lancar tanpa ada lagi suasana konflik,” pungkasnya. (aan/ndi/Suara NTB)