Polisi Ungkap Praktik Penjualan Pupuk Bersubsidi di Lombok Timur

Mataram (suarantb.com) – Polda NTB berhasil mengungkap penjualan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah di dua TKP di Labuan Haji Lombok Timur (Lotim), Selasa, 16 Agustus 2016. Pupuk yang seharusnya di distribusikan pada petani, namun justru diperjualbelikan. Sebanyak 14.5 ton pupuk bersubsidi diamankan Pihak Kepolisian.

Kasubdit II Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena SIK, mengatakan pupuk yang dijual sebanyak tiga jenis, yaitu pupuk urea, pupuk ZA, dan pupuk NPK. Pupuk tersebut dijual pada dua TKP di Labuhan Haji.

Iklan

“Terdapat 2 TKP kami datangi dan amankan pupuk subsidi pemerintah sejumlah 14,5 ton.  Pupuk tersebut yakni, pupuk Urea, pupuk ZA, dan pupuk NPK. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan saksi, dan berencana melakukan pemeriksaan ahli dalam minggu ini. Kemudian kami akan menyimpulkan dapat tidaknya ditetapkan tersangka,” ujar Boyke didampingi Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tribudi Pangastuti MM  di ruang Humas Polda NTB.

Menurutnya, kronologis pengungkapan bermula dari laporan masyarakat tentang adanya toko atau usaha dagang (UD) yang menjual pupuk bersubsidi pada masyarakat. “Anggota kita langsung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada beberpaa tempat di Wilayah Lotim khususnya Labuan Haji terdapat toko atau UD berjualan pupuk bersubsidi. Setelah dilakukan pengecekan memang benar bahwa toko tersebut menampung pupuk bersubsidi. Kami periksa dokumen, rupanya tidak memiliki izin sebagai pengecer resmi. Kami langsung mengamankan pupuk,” terangnya.

Dijelaskan, semestinya pupuk bersubsidi tersebut dibagikan pada petani atau kelompok tani dengan tahap-tahap yang semestinya harus dilakukan. Tidak semestinya pupuk tersebut dijual langsung pada masyarakat atau petani.

“Urutannya semestinya dari produsen ke distributor yang ditunjuk. Kemudian dari distributor ke pengecer yang ditunjuk oleh distributor. Kemudian dari pengecer yang ditunjuk, pupuk tersebut seharusnya didistribusikan melalui penebusan oleh petani atau kelompok tani yang masuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kenyataan hal tersebut tidak dilakukan, tapi disalurkan ke toko yang tidak memiliki izin,” jelasnya.

Hingga saat ini belum dilakukan penetapan tersangka. Pihak Kepolisian masih dalam upaya meminta keterangan ahli dari Disperindag dan Dinas Pertanian. Boyke juga menambahkan bahwa pengungkapan tersebut merupakan upaya dalam menjalankan program Kapolri pada bidang ekonomi terkait penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, khususnya penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana di bidang ekonomi.

Jika telah ditetapkan tersangka, maka akan diancam dengan pasal 106 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dan pasal 6 ayat (1) undang-undang darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here