Polisi Kantongi Calon Tersangka Korupsi DD Banyu Urip

Dhafid Shiddiq. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Banyu Urip Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) dinaikkan statusnya ke penyidikan. Menyusul hasil gelar perkara dugaan Tipikor pengelolaan APBDes tahun anggaran 2019 ini, dinyatakan memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Diduga ditemukan kerugian negara dalam perkara ini, berdasarkan hasil audit Inspektorat mencapai Rp772.107.088. Pihak penyidik Polres pun telah mengantongi calon tersangka dalam Kasus ini.

Iklan

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Dhafid Shiddiq, SH., SIK Rabu, 24 Maret 2021 menjelaskan kasus ini dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan surat pengaduan tanggal  20 Maret 2020. Kemudian, Selasa, 23 Maret 2021 dilaksakan gelar perkara. “Hasil gelar perkara, kasus DD tersebut dinaikkan ke tahap Penyidikan. Kami sudah kantongi calon tersangka,” jelas dia.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang saksi. Mulai dari Sekdes, bendahara, Kaur Perencaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Pelayanan, wakil BPD, Sekretaris BPD, ketua TPK, kaur pelayanan, wakil BPD, sekretaris BPD, beberapa Kadus, ketua Bumdes, kader posyandu hingga kepala tukang. Menurutnya, kasus ini menjadi perhatian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diakui semenjak dilaporkan bulan April 2020, proses penyelidikan lumayan lama sehingga  dinaikkan ke tingkat penyidikan. Pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa yang terindikasi tersangkut dalam Kasus ini akan menjadi TKI sehingga dikhawatirkan akan mempersulit penyidik sendiri.

Sejauh ini pihaknya sudah mendapatkan alat bukti dan dokumen pendukung yang cukup menguatkan. Dari keterangan saksi-saksi juga menguatkan dugaan Tipikor. Kemudian berdasarkan hasil audit dari Inspektorat ditemukan kerugian sebesar Rp772.107.088.

Di samping itu terdapat pengembalian terhadap pajak sebesar Rp36.119.847,61 sehingga masih selisih Rp735.987.240. Sedangkan bersangkutan yang diduga tersangkut dalam kasus ini, sampai waktu yang telah ditentukan selama 60 hari belum  mengembalikan kerugian negara tersebut. “Sehingga kesimpulannya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” imbuhnya.

Untuk langkah selanjutnya, pihaknya segera melengkapi administrasi penyidikan. Atas dasar berbagai masukan tim yang hadir  saat gelar perkara. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk fokus menentukan calon tersangka yang akan dilakukan penyidikan agar unsur pasal – pasal yang disangkakan terhadap tersangka bisa terpenuhi. Selain itu, perlu dilakukan pencekalan secepat mungkin agar calon tersangka tidak melarikan diri. Ia menambahkan, dalam kasus ini pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 ayat 1 Subsider  Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional