Polemik Lahan RS Internasional Mandalika, Pemda Harus Ganti Lahan Masyarakat

RS Internasional Mandalika (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), L. Ramdan, angkat bicara terkait polemik lahan pengganti Rumah Sakit Internasional Mandalika yang dituntut oleh masyarakat. Menurutnya, Pemkab Loteng harus mengganti lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan RS Internasional Mandalika tersebut.

Jika merujuk status lahan tersebut yang sebenarnya bukan lahan pemerintah daerah. “Lahan yang dijadikan lokasi pembangunan RS Internasional Mandalika tersebut sebenarnya bukan lahan pemerintah daerah. Tetapi murni lahan milik masyarakat,” ujar L. Ramdan kepada Suara NTB, Senin, 30 Agustus 2021. Dalam artian lahan yang dulunya berupa lapangan umum tersebut, tidak bebaskan atau dibeli oleh pemerintah daerah.

Iklan

Tetapi lahan tersebut dibebaskan secara swadaya oleh masyarakat. Supaya masyarakat punya lapangan umum tempat berkegiatan dan berolahraga. Jadi tidak ada sepeserpun uang daerah yang digunakan untuk pengadaan lahan tersebut. Lahan itu berubah status menjadi aset pemerintah daerah beberapa tahun yang lalu atas persetujuan masyarakat.

Supaya pemerintah daearah bisa mengintervensi anggaran untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang lapangan. Artinya, status lahan memang aset daerah, namun secara kepemilikan lahan tersebut masih menjadi milik masyarakat. “Sehingga wajar masyarakat kemudian menuntut lahan pengganti ketika lahan tersebut dijadikan lokasi pembangunan RS internasional Mandalika,” sebutnya.

Terlebih pemerintah daerah sebelumnya sudah menjanjikan untuk menyiapkan lahan pengganti. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memberikan lahan pengganti. “Akan jadi sebuah preseden buruk kalau sampai pemerintah daerah tidak menyiapkan lahan pengganti untuk masyarakat. Selain karena melihat histori kepemilikan lahan sampai soal janji pemerintah daerah,” tandas Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng ini.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hj. Bq. Aluh Windayu, S.E., Selasa, 31 Agustus 2021, menegaskan dari sisi anggaran Pemkab Loteng siap mengalokasikan anggaran untuk lahan pengganti. Dengan cara masyarakat sudah menyepakati lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk menjadi lapangan umum.

Karena pengalaman sebelumnya, pada tahun 2020 lalu Pemkab Loteng sebenarnya sudah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan pengganti. Tapi karena tidak ada kata sepakat soal lokasi lahan yang akan dibebaskan, sehingga proses pembebasan lahan pengganti tidak bisa terlaksanakan.

“Kita masih menunggu perintah pimpinan. Kalau memang diminta untuk menyiapkan lahan, kita siapkan. Tetapi sebelumnya itu, lokasi lahan yang akan dibebaskan juga harus jelas. Jangan sampai terjadi tarik ulur yang bisa menghambat proses pembebasan lahan,” jawabnya. (kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional