Polemik Lahan Kawasan The Mandalika, Warga Dipersilakan Tempuh Jalur Hukum

H. M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, kembali mengingatkan kepada warga yang merasa sebagai pemilik lahan di kawasan The Mandalika untuk menempuh jalur hukum, jika merasa diri sebagai pemilik sah atas lahan yang ada. Warga diharap tidak melakukan upaya-upaya yang justru bisa mengganggu proses pembangunan di kawasan tersebut.

“Yang banyak ini warga hanya mengklaim saja kalau lahan di kawasan The Mandalika itu lahan mereka, tanpa ada alas hak yang sah,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada Suara NTB, Minggu, 23 Agustus 2020.

Iklan

Ia mengatakan, dari hasil pendataan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dokumen tanah yang ada di kawasan The Mandalika hanya yang dipegang pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) saja, sehingga kalau kemudian ada warga yang mengaku sebagai pemilik lahan, itu sebatas klaim saja.

Pun demikian, Suhaili tidak menampik jika kemudian memang ada warga pemilik sah lahan di dalam kawasan The Mandalika. Terbukti banyak juga warga yang diakui sebagai pemilik lahan oleh pihak ITDC. “Yang status inclave banyak juga. Oleh ITDC diakui itu dan saat ini tengah dalam proses pembebasan. Tentunya sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.

Artinya, selama lahan itu secara sah terbukti sebagai hak milik warga, tidak akan dipersoalkan. Justru yang banyak selama ini yakni warga yang hanya mengklaim-klaim saja tanpa ada dasar atau alas hak yang sah. Padahal terhadap lahan yang diklaim tersebut sudah ada dokumen tanah atas nama ITDC.

Dalam ini, ujarnya, tidak ada larangan warga mengklaim lahan di dalam kawasan The Mandalika. Asalkan dasar mengklaimnya kuat, sehingga kalau memang merasa benar sebagai pemilik lahan, silakan menggugat melalui jalur hukum yang sudah ada. Dan, apapun keputusan hukum nantinya harus dihormati oleh semua pihak. Tidak terkecuali pemerintah dalam hal ini ITDC.

“Jika keputusan hukum menyatakan benar lahan yang diklaiam tersebut lahan milik warga, pasti akan dibayar atau dibebaskan sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun membantah stigma yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa kalau warga yang menggugat pemerintah tidak akan pernah dimenangkan, karena pemerintah tidak boleh kalah. “Tidak ada stigma seperti itu. Kalau memang alas hak kita kuat, kenapa harus takut. Kita ini negara hukum. Dan, semua kita harus tunduk pada putusan hukum. Termasuk pemerintah, kalau memang keputusan hukum menyatakan itu lahan warga, harus dihormati dan ditaati,” ujar Suhaili.

Terpisah, Dandim 1620/Loteng, Letkol. CZI Prastiwanto, Senin, 24 Agustus 2020, menegaskan TNI siap  mengawal dan menjaga hak-hak masyarakat. Termasuk hak masyarakat yang ada di dalam kawasan The Mandalika dan selama itu benar.

“Namun proyek nasional (pengembangan KEK Mandalika) harus tetap berjalan. Dan, itu juga tugas TNI untuk memastikan proyek pemerintah bisa berjalan sesuai jadwal yang ada,” tegasnya. (kir)