Polda NTB Ungkap Sindikat Pengedar Tramadol

Mataram (suarantb.com) – Polisi mengungkap sindikat pengedar Tramadol di NTB. Obat daftar G itu diduga diproduksi secara gelap di Jakarta. Wilayah peredarannya tak hanya di Mataram, namun juga merambah ke Bima dan Dompu.

“Mereka menyuplai daerah kita. Tidak hanya di Bima dan Dompu, di Lombok juga ada,” ungkap Dirresnarkoba Polda NTB, Kombes Pol. H. Agus Sarjito, Senin, 31 Oktober 2016 didampingi Kabid Humas Polda NTB, AKBP. Dra. Tri Budi Pangastuti, dan Kasubdit III Ditresnarkoba, AKBP.  Anak Agung Gede Agung, Senin, 31 Oktober 2016.

Iklan

Kesimpulan  awal berdasarkan fakta,  Tramadol yang beredar di NTB adalah produksi PT. PFI. Izin edar obat dengan ciri fisik berbungkus warna silver dengan strip hijau sudah dicabut sejak Januari 2015 silam.

“Kita cek ke tempat pabrik produksinya sudah tidak keluarkan produk ini. Yang aslinya juga sudah ditarik dari pasaran. Tapi ternyata ada beredar di NTB,” ungkapnya.

Penelusuran pun dilanjutkan sampai ke wilayah Cakung, Jakarta Timur, dengan menggandeng Polda Metro Jaya. Hasilnya, didapati obat tersebut diproduksi ilegal. “Infonya ada beroperasi di sana,” ungkap Agus.

Kasus Tramadol ini, diungkap Sabtu, 22 Oktober 2016 lalu, dengan TKP di Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Tersangka pemasok barang berinisial IR alias IA (38), ditangkap di kediamannya di BTN Pepabri, Monggonao, Kota Bima.

Barang bukti sebanyak 5.000 strip setara 50.00 butir Tramadol palsu diamankan. Ada pula pil Trihexyphenidyl dan Dextro serta satu unit mobil CRV bernopol area Jakarta.

Dari pengakuan tersangka, Tramadol itu diperoleh dari Jakarta. Dikirim melalui bus yang melayani jasa paket Jakarta-Bima. Tersangka baru kali ini tertangkap. Namun sudah berulang kali memasok barang selama 2016 ini.

Satu strip Tramadol palsu dihargai Rp 25 ribu oleh tersangka. Sementara di apotek, harga berkisar antara Rp 3 ribu sampai Rp 10 ribu. Sasarannya diduga menyasar generasi muda di NTB, yakni para remaja dan pelajar.

Dari hasil jual obat palsu itu, tersangka diperkirakan meraup untung Rp 30 hingga Rp 40 juta. Tersangka dikenai pasal 106 ayat (1) jo pasal 197 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Agus menuturkan, pengungkapan tersangka IR,  merupakan pengembangan dari kasus serupa dengan TKP Gomong, Mataram yang menjerat tersangka MS (31) pada Agustus lalu. “Ternyata ada yang lebih di atasnya lagi. Ya tersangka IR ini. Dari kasus tersangka MS, itu nanti menjadi yurisprudensi penanganan TKP Bima ini,” pungkasnya. (szr)