Polda NTB Tangkap Tersangka TPPO Tujuan Turki

Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB memeriksa tersangka TPPO Turki dengan korban warga Gerung, Lombok Barat.(Suara NTB/dok_Subdit IV DItreskrimum Polda NTB)

Mataram (Suara NTB) – Seorang wanita asal Gerung, Lombok Barat MA alias ME diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ke Turki. Awalnya korban ditawari bekerja ke Dubai, Uni Emirat Arab. Tawaran gaji Rp10 juta ditambah uang saku. Perekrutnya,   HHA alias AN (52) sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Pelaku bekerjasama dengan istrinya yang masih bekerja di luar negeri,” beber Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati, Minggu, 13 September 2020.

Istri tersangka HA, BA alias AE mengimingi pekerjaan. Pengakuannya punya kenalan majikan yang baik. Gaji setiap bulannya dijanjikan sebesar Rp10 juta. Itu di luar uang saku Rp9 juta. Korban pun terpikat. ”Ditawari kerja pegawai salon di Dubai,” imbuh Pujewati. Uang saku itu kemudian dipakai untuk mengurus cek kesehatan dan paspor di Mataram. Serta biaya transportasi korban dari Lombok ke Jakarta. Sisa uangnya sebagai upah rekrut tersangka.

Iklan

Korban kemudian berangkat ke Jakarta pada Oktober 2019. Ditampung sebuah perusahan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Kenyataannya korban diberangkatkan ke Turki sebagai pekerja rumah tangga,” ungkap Pujewati. Dia menambahkan, Korban ME hanya bertahan selama dua bulan bekerja di tempat yang tidak diingankannya itu. Selama itu pula korban tidak pernah digaji. Makan hanya satu kali sehari. “Dia juga bekerja di dua majikan berbeda sekaligus,” imbuhnya.

Korban akhirnya mengadu ke KBRI sehingga dapat dipulangkan Januari 2020 lalu. Dari proses penyidikan, didapati tersangka HHA yang mengurus perekrutan dan pemberangkatan korban. Tersangka ditangkap dan ditahan Polda NTB sejak Juli lalu. “Kita masih dalami peran dari istri tersangka,” tandas Pujewati. Istri tersangka HHA merupakan orang yang membantu meyakinkan korban bekerja di luar negeri.

Tersangka HHA dijerat dengan pasal 10 dan atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juncto pasal 81 dan 86 UU RI No18/2017 tentang perlindungan PMI. Ancaman pidananya penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. (why)