Polda NTB Tahan Penyelidikan Proyek Jembatan Tampes

I Gusti Putu Gede Ekawana Putra. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengerem penyelidikan proyek Jembatan Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Alasannya, proyek belum dilakukan serah terima atau provisional hand over (PHO).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra mengaku sudah menerjunkan tim ke lokasi, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan. Proyek yang sebelumnya diputus kontrak itu sudah dilakukan cek fisik oleh penyidik.

Iklan

‘’Kata anggota saya, itu kan belum PHO. Tunggu PHO saja dulu baru masuk lagi,’’ kata Dir Reskrimsus. Pihaknya tidak akan masuk ke urusan teknis pekerjaan proyek senilai Rp45 miliar yang berjudul proyek jembatan Longken Cs itu. Karena itu akan menjadi urusan teknis kontraktor dengan panitia pelaksana.

Pihaknya sengaja mengambil pilihan tidak melanjutkan sementara penyelidikan, agar tidak jadi alasan pihak Balai Pelaksana Jalan  Nasional (BPJN) menganggap Polda NTB jadi penghambat pembangunan.

Ditanya, bukankah status proyek itu sudah putus kontrak? Sehingga tidak perlu ada PHO? Menurut Dir Reskrimsus, penyelidikan awal harus melihat beberapa kemungkinan yang akan jadi penghambat. Apalagi pihaknya tidak ingin dianggap jadi pengganggu pelaksanaan proyek.

‘’Kalau masih (penyelidikan), khawatirnya dipelintir mereka, nanti lapor ke pusat, Polda halangi administrasi dan teknis pekerjaan,’’ ujarnya.

Ia membiarkan dahulu timnya bekerja untuk pengumpulan data awal dengan cek fisik. Cek kejanggalan material dan bangunan jembatan. Namun diingatkan tidak langsung memanggil saksi saksi, sebelum dipastikan ada indikasi penyimpangan awal.

‘’Saya sudah minta foto-foto aja dulu. Spesifikasi cek dulu, cor coran besi seperti apa. Tapi  jangan klarifikasi dulu,  lidik biasa aja dulu,’’ ujarnya.

Berbeda dengan keterangan sebelumnya, selain cek fisik, Dir Reskrimsus juga akan memerintahkan  untuk mengklarifikasi para pihak terkait. Dari instansi pemerintah, seperti BPJN pada Satker Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram yang bertanggung jawab sebagai KPA dan PPK.

Sementara dari pihak swasta, kontraktor pelaksana proyek PT. ABM yang diputus kontrak November 2019, lantaran tak kunjung menyelesaikan pekerjaan hingga habis masa kontrak 18 Desember 2019.

Menurut Dir Reskrimsus, tahapan awal ini masih dalam klarifikasi umum. Artinya, untuk tujuan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (Puldata Pulbaket).

Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX NTB, Nusakti Yasa Wedha, menjelaskan, mangkraknya proyek yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu disebabkan kontraktornya tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan kontrak kerjanya.

Pemenang tender dari proyek dengan nama paket pembangunan jembatan Longken Cs ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dengan nilai kontrak Rp36 miliar, proyek tersebut meliputi dua pengerjaan, yakni pembangunan jembatan Tampes dan jembatan Longken, yang berada di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan progres pembangunannya, pihak kontraktor hanya menyelesaikan 14 persen dari yang seharusnya pada 18 Desember lalu sudah mencapai 100 persen pembangunan.

Karenanya pada November 2019, BPJN telah memutus kontraknya dan meminta pihak kontraktor mengembalikan Rp5 miliar, biaya pembangunan yang sebelumnya telah digunakan agar tidak menjadi kerugian negaranya. (ars)